.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Hal ini guna mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, menurut Laporan Climate Transparency, pada tahun 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5% emisi tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga). Maka dari itu, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi, khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.
"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," kata Herry dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau atau ramah lingkungan yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.
Herry menambahkan, Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah dari tahun 2015 hingga 2021 dan 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah. Terlepas dari hal tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim.
Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan kebutuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
"Untuk mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan harus bekerja sama membangun suatu skema pembiayaan yang kreatif. Karena untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu program saja," tutur Herry.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berharap seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
"Untuk menuju perumahan yang efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi," katanya.
(zlf/zlf)
