Beberapa waktu lalu, pengembang perumahan yang terkumpul dalam Realestat Indonesia (REI) mengusulkan program ke pemerintah untuk membebaskan pajak rumah harga sampai Rp 300 juta. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan perlu mempertimbangkan banyak hal.

"Dalam menentukan rumah bebas pajak, rumah masuk kategori subsidi dan sebagainya itu tidak hanya usulan dari Kementerian PUPR saja, tapi juga mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dari sisi suplai kita mempertimbangkan dari sisi pengembang, mereka bikin itu sesuatu yang menarik, menguntungkan, tidak bikin rugi juga. Yang kedua kaitan dengan kemampuan daya beli juga," ujarnya dalam Konferensi Pers Hari Perumahan Nasional, di Kantor PUPR, Jumat (25/8/2023).

Ketika ditanya apakah program itu bisa terjadi, Iwan mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Akan tetapi, perlu pembicaraan juga dengan Kementerian Keuangan juga.

"Harus bicara nggak cuma sama PUPR saja. Kalau PUPR ya mungkin saja, itu menarik. Tapi dari sisi penerimaan negara mungkin Kementerian Keuangan punya pandangan lain, dari sisi mikro dan makro ekonominya punya pertimbangan lain," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto membeberkan alasan usulan program rumah sampai dengan Rp 300 juta mendapat bebas PPN atau pajak, yaitu untuk mengurangi backlog atau kekurangan pasokan rumah.

"Kalau (rumah harga sampai) Rp 300 (juta), ada yang Rp 200 (juta) ada yang Rp 250 (juta) dan di sekitar itu sebenarnya bisa membuka cerukan yang akan mengkonfirmasi percepatan backlog berkurang," kata Ketua Umum DPP REI periode 2023-2027, Joko Suranto di Hotel Sheraton, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, masih ada orang-orang yang ingin membeli rumah non-subsidi, tetapi penghasilannya tanggung, tidak masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetapi juga masih sulit untuk membeli rumah komersial.

"Kan ada yang penginnya tuh sebenarnya nggak mau subsidi tapi karena ya nggak ada insentifnya, kemudian (uangnya) masih kurang-kurang sedikit kemudian itu kan menjadi barrier, halangan, sehingga (program bebas pajak harga rumah sampai Rp 300 juta) itu juga akan mendorong pertumbuhan penyerapan terhadap pasar," paparnya.

"Kita didorong bagaimana (backlog) bisa berkurang, nah salah satunya adalah kita mengidentifikasi market yang backlog itu adalah mereka yang berkemampuan penginnya tidak di RSH (rumah sederhana sehat) atau MBR, tetapi di atas itu, tapi clusternya masih di cluster 5 atau cluster 6. Jadi kita dorong di situ," pungkasnya

Video: Penampakan Rumah Subsidi 14 Meter Persegi dari Lippo

Video: Penampakan Rumah Subsidi 14 Meter Persegi dari Lippo