Pengembang yang terkumpul dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengusulkan program rumah bebas pajak sampai dengan harga jual maksimal Rp 300 juta. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida dalam acara Musyarawah Nasional (Munas) XVII REI Tahun 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan.

"Kami mengusulkan program rumah bebas PPN sampai dengan harga jual maksimal Rp 300 juta untuk ASN," kata Totok dalam sambutannya, Rabu (9/8/2023).

Dalam pembukaannya, Totok juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo atas dukungannya selama ini, sehingga dunia usaha real estate dan properti bisa terus bertumbuh.

"Apresiasi dan penghargaan secara khusus juga kami sampaikan kepada Kabinet Indonesia Maju atas segala insentif serta kemudahan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha properti nasional," tuturnya.

Menurutnya, setelah COVID-19, ekonomi Indonesia sangat diapresiasi dunia termasuk di pentas asosiasi realestat dunia (FIABCI). Selain itu, program hilirisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat dihargai dunia, sehingga banyak pakar memprediksi market value Indonesia berpotensi terus meningkat, bahkan 2026 akan menjadi titik terang bagi ekonomi Indonesia menjadi nomor empat di dunia. Terbukti bahwa di kuartal II 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% atau di atas prediksi 4,93%.

"Kami juga berterimakasih kepada pemerintah atas kebijakan relaksasi PPNDT, program penyambungan listrik di PLN yang cukup baik karena tidak lagi mewajibkan hibah, serta sinergi pemerintah yang melibatkan REI dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)," paparnya.

REI juga mengapresiasi dukungan Bank Tabungan Negara (BTN) yang sejauh ini tetap berkomitmen membantu Program Sejuta Rumah (PSR) dengan menyalurkan KPR FLPP dengan pangsa pasar 85% dan KPR komersial dengan pangsa pasar 60%. REI menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BTN dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah.

Lebih lanjut, Totok mengatakan bahwa REI berkomitmen mendukung pembangunan IKN Nusantara. Disebutkan, apa yang dilakukan pemerintah dalam dua tahun ini sudah cukup nyata terutama penyediaan infrastruktur IKN. Padahal, lazimnya pembangunan kota baru seperti yang dilakukan pengembang butuh waktu antara 30-40 tahun.