Anggota DPR, Guruh Soekarnoputra diduga menjadi korban mafia tanah usai rumahnya dieksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Ia curiga lantaran rumahnya telah beralih kepemilikan, padahal masalah awalnya dengan Susy Angkawijaya hanya merupakan perkara pinjam meminjam uang.

Bila kamu jadi korban mafia tanah seperti yang dialami Guruh, ke mana ngadunya?

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto pernah menyatakan, pihaknya telah meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN.

"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," ucap Hadi.

Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya. Pengaduan ini berfungsi untuk Kamu yang menjadi korban dalam aksi mafia tanah agar dapat diberantas secara menyeluruh.

Selain itu, Hadi menyatakan bahwa akan ada Pembukaan Loket Prioritas yang akan diluncurkan khusus pengurusan tanah secara langsung tanpa diwakili pihak ketiga yakni Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)

Pelayanan ini adalah fokus Hadi setelah dirinya dilantik sebagai menteri, yakni merespon keluhan masyarakat sebagai KPI (Key performance Indicators) bagi ATR/BPN dalam keamanan pada keperluan masyarakat yang berhubungan dengan administrasi tanah. Sehingga respon ini akan membantu inovasi pelayanan ATR/BPN atas kepercayaan masyarakat.

"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," ungkap Hadi.

"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," tambahnya.

"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," kata mantan Panglima TNI itu.