Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa I, Firsta Ismer menerangkan, Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumhan dibangun Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten BP2P Jawa I secara Multi Years Contract (MYC) Tahun 2022-2023 senilai Rp 13,1 Miliar. Lokasi pembangunannya berada di Kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham di Jalan Satria Sudirman, Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Kontraktor pelaksana pembangunan Rusun adalah PT. Mekar Mulia Contractor dan Manajemen Konstruksi CV Mahoni.
Spesifikasi bangunan memiliki luas bangunan 2.042 meter persegi dan dibangun setinggi tiga lantai.

Tipe hunian adalah tipe 24 terdiri dari 43 unit kamar yakni 41 unit reguler dan 2 unit untuk penyandang disabilitas. Fasilitas meubelair di dalam Rusun antara lain lemari 86 unit, kasur susun 82 unit, kasur single 4 unit, meja belajar dan kursi masing - masing 168 unit. Daya tampung Rusun ini sebanyak168 orang.

Kelengkapan lainnya yang ada dibangunan Rusun terdiri dari beberapa ruang seperti ruang difabel, ruang kontrol CCTV, landscaping, ruang pengelola dan ruang serbaguna serta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU) berupa perkerasan, taman dan gazebo yang bermanfaat bagi para mahasiswa.

"Tujuan pembangunan hunian vertikal tersebut adalah untuk memenuhi dan mendukung hunian yang layak di kawasan Politeknik Kemenkumham di Kota Tangerang dan menjadi hunian bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Politeknik Kemekumham sehingga dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar, meningkatkan semangat belajar dan semangat bekerja, serta membentuk mental hidup bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral," terangnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Imigrasi Kemenkumkam, Wisnu Widayat saat membacakan sambutan tertulis
Sekretaris Jenderal Kemenkumham
menerangkan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR dalam penyediaan asrama bagi taruna dan taruni Politeknik Kemenkumham. Adanya Rusun ini membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan optimal karena pihak kampus dapat memantau kegiatan para taruna dan taruni dengan baik.

"Kami juga berharap Kementerian PUPR bisa memberikan dukungan lagi khususnya penyediaan asrama karena masih banyak taruna dan taruni Politeknik Kemenkumham yang tinggal dan kos di luar kampus," tandasnya.

Pembina DWP Ditjen Perumahan, Zuhrotul Iwan Suprijanto menjelaskan, sebagai bentuk dukungan Dharma Wanita Persatuan terhadap program pembangunan Rusun, para pengurus DWP Ditjen Perumahan juga melaksanakan penanaman 15 pohon penghijauan dan buah-buahan seperti mangga, kelengkeng, rambutan dan pucuk merah.

"Kami pengurus DWP Ditjen Perumahan menanam pohon penghijauan di bagian halaman Rusun. Kami berharap dengan penanaman pohon buah - buahan ini nantinya lingkungan kampus menjadi lebih asri dan hijau," katanya.

Salah seorang mahasiswa Politeknik Imigrasi Kemenkumham, Anandhita Khusnul hotimah (20 tahun) yang merupakan mahasiswi Angkatan 23 Jurusan Manajemen Teknologi Ke imigrasian mengaku sudah tinggal di Rusun sejak bulan April 2023 lalu. Menurutnya, lokasi Rusun yang strategis serta fasilitas yang lengkap sangat membantu para mahasiswa untuk lebih fokus belajar.

"Kami lebih memilih tinggal di Rusun mahasiswa ini daripada tinggal di kos-kosan yang jaraknya jauh dari kampus. Fasilitasnya sangat lengkap dan bagus jadi kami bisa fokus belajar," katanya.

Menurut mahasiswi lainnya dari Jurusan Administrasi Keimigrasian, Annisa Qori Nur Azizah (20 tahun), pembangunan Rusun mahasiswa ini perlu dilanjutkan karena masih banyak mahasiswa yang memerlukan hunian layak selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

"Kami bisa belajar bersosialisasi dan berkumpul dengan teman-teman dan belajar hidup di hunian vertikal," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sesditjen Perumahan, M Hidayat, Direktur Rusun, Aswin Grandiarto Sukahar, Direktur SSPP, Edward Abdurrahman, Direktur Rumah Swadaya, KM Arsyad, Direktur Kepatuhan Intern, Bisma Staniarto dan Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur serta pengurus DWP Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten BP2P Jawa I, Haryo Wacono.