Sekitar 2 juta aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki rumah. Informasi itu disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Dalam laporannya, Korpri menyebut kondisi itu terjadi karena tingginya harga properti hingga semakin sulit dijangkau para ASN tersebut .
Ketua IV Korpri Bidang Kesejahteraan, Marullah Matali mengatakan, harga tanah dan properti yang semakin tinggi membuat para ASN, khususnya mereka yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk memiliki hunian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk backlog ASN, jumlahnya saya mendapatkan globalnya sekitaran 2 juta ASN yang belum memiliki rumah. Kemudian harga lahan yang semakin tinggi sehingga semakin sulit terjangkau bagi MBR," kata Marullah, dalam FGD bersama BP Tapera beberapa waktu lalu.
Akibat dari peningkatan harga tanah tersebut, Marullah menyebut setiap tahunnya jarak antara rumah subsidi semakin menjauhi pusat kota. Bahkan, jarkanya bertambah hingga 5-10 km setiap tahunnya.
Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin sulit memperoleh tempat tinggal, apalagi dengan mempertimbangkan jarak huniannya dari kantor tempat para ASN ini bekerja. Hal ini pula yang membuat program penyediaan hunian subsidi bagi para ASN pun belum dapat berjalan baik.
"Jadi ketika kita menyediakan rumah (subsidi) itu bukan memberikan kemudahan bagi mereka tapi sedikit menambah kesulitan bagi mereka. Kemudian kemampuan menabung MBR sulit mengejar, harga rumah yang meningkat setiap tahun," katanya.
Adapun yang termasuk ke dalam MBR ialah pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Marullah menilai, kemampuan menabung dari para ASN MBR ini sulit untuk mengejar kenaikan harga tanah itu.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto mengatakan dari total 4,2 juta ASN aktif, ada sekitar 10% atau 400 ribu ASN yang tercatat sebagai MBR. Dari besaran tersebut, sebanyak 48 ribu di antaranya merupakan prioritas.
"Yang benar benar prioritas data di kami ada 48.000-an, yang benar benar pengin banget punya karena butuh," ujarnya, saat ditemui di lokasi yang sama.
Selain penyediaan rumah untuk ASN MBR, pihaknya juga akan membuka opsi untuk rumah murah bagi ASN non MBR. Adi mengatakan, rencana ini masih proses pembahasan. Rencananya, pemerintah akan menyiapkan skema komersil dengan pemberlakuan bunga yang lebih terjangkau dengan syarat dan kondisi tertentu.
"Kuncinya adalah kita melakukan pendataan, jadi 4 juta (ASN) itu kita pengen tau siapa yang belum punya rumah, siapa yang sudah punya rumah. Kalo butuh renov, nanti sedang dalam proses, mudah-mudahan nanti data itu kita informasikan kepada ASN, lewat Korpri barangkali," terangnya.