.webp)
Pemkot Samarinda berencana menyulap bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) di kawasan Lambung Mangkurat menjadi kawasan kuliner yang menghadap langsung ke sungai. Konsep tersebut akan diterapkan setelah proses normalisasi dan relokasi warga di kawasan itu rampung.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan kawasan yang telah dikosongkan nantinya tidak dibiarkan begitu saja. Pemkot ingin mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat kuliner sekaligus menata pedagang yang selama ini berada di sekitar Jalan Lambung Mangkurat.
"Yang sudah kita pindahkan itu kita mau sulap menjadi nanti daerah kuliner. Jadi kuliner nanti, selama ini kan kulinernya ada nasi kuning di pinggir jalan, kita mau ubah nanti supaya mengembangkan ke Sungai Karang Mumus sehingga mereka bisa menghadap ke sungai," kata Marnabas kepada detikKalimantan, Selasa (22/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marnabas, kawasan Lambung Mangkurat selama ini memang dikenal sebagai salah satu lokasi kuliner di Samarinda. Bahkan, kawasan tersebut kerap menjadi tujuan tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Tepian.
"Artis-artis itu kalau datang ke Samarinda senangnya di Lambung Mangkurat makan," ujarnya.
Namun sebelum konsep kawasan kuliner tersebut direalisasikan, Pemkot masih harus menuntaskan normalisasi SKM di sektor Jembatan Lambung Mangkurat. Sejumlah warga yang berada di sekitar bantaran sungai juga masih akan terdampak dalam proses tersebut.
"Saya belum update betul datanya. Yang jelas sudah ada di Perkim. Tinggal sedikit kok, itu tidak terlalu banyak di sekitar itu," jelasnya.
Marnabas mengatakan data warga yang berpotensi terdampak telah berada di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Samarinda. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah kepala keluarga yang nantinya harus direlokasi.
"Ini tentu program itu akan terus kita buat perencanaannya. Tergantung nanti transfer keuangan daerah. Mudah-mudahan di tahun 2027 ini normal," katanya.
Transfer keuangan dari pemerintah pusat, kata Marnabas, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan program pembangunan. Pemkot berharap kekurangan transfer dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan agar rencana pembangunan yang telah disusun tidak terlalu terdampak.
"Sekali lagi berdampak, bukan berarti kita berhenti membangun karena duit kita masih ada. Cuma yang biasanya kita bangun banyak, tentu kita berdasarkan prioritas," pungkasnya.
