.webp)
Aliansi Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi Mapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka meminta polisi mengusut tuntas isu video asusila yang diduga melibatkan seorang perempuan anggota DPRD Kukar, yang belakangan ramai di media sosial.
Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Kukar, Mohamad Rifai mengatakan rombongan yang berjumlah sekitar 25 orang terdiri atas sejumlah organisasi kemasyarakatan, termasuk Banjar Kayuh Baimbai, serta tokoh masyarakat Samboja. Mereka mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Unit Siber, hingga Bidang Humas Polda Kaltim untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Kami meminta kepada Polda Kaltim agar melakukan penelusuran mendalam atas berita yang viral tersebut. Jika memang terbukti benar, silakan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika berita itu terbukti tidak benar, kami meminta polisi memproses pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks tersebut," ujarnya kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rifai menilai isu tersebut telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat Kukar. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar informasi yang beredar tidak terus menimbulkan spekulasi di ruang publik.
"Hal ini kami sampaikan karena sudah terjadi banyak keresahan di masyarakat. Jika memang berita tersebut benar, tentunya sebagai masyarakat Kukar kami menginginkan agar anggota DPRD tersebut ditarik atau diberhentikan sebagai wakil rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, keterlibatan sejumlah tokoh masyarakat Samboja dalam penyampaian aspirasi itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, oknum anggota DPRD yang dikaitkan dengan isu tersebut berasal dari daerah pemilihan Samboja Barat.
"Informasinya oknum tersebut dari daerah pemilihan Samboja Barat. Kami menaruh kepercayaan bahwa Tim Siber Polda Kaltim memiliki kompetensi dan peralatan yang memadai untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini," terangnya.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Teddy Sopandi membenarkan kedatangan Aliansi Masyarakat Kukar terkait video viral tersebut. Pihaknya juga menerima aspirasi tersebut sesuai prosedur.
"Terkait informasi yang beredar tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang ada pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada Polda Kaltim. Penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyampaian pendapat dan akan diterima sesuai prosedur yang berlaku," terangnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.
Pihaknya kini tengah melakukan pengecekan laporan. Jika ada laporan resmi yang masuk, pihaknya tentu akan menyampaikan kembali kepada masyarakat.
"Adapun mengenai dugaan video asusila maupun apakah telah ada laporan polisi terkait hal tersebut, saat ini kami masih melakukan pengecekan. Apabila memang terdapat laporan resmi yang diterima dan dapat disampaikan kepada publik, tentu akan kami informasikan sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam isu tersebut belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum memperoleh respons maupun klarifikasi resmi.
