.webp)
Peringatan HUT RI 2026 di Kabupaten Bulungan terasa berbeda dan istimewa. Puluhan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu dan Punan Tugung hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kulit kayu.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, Adwin, mengatakan kehadiran masyarakat adat merupakan permintaan langsung dari Bupati Bulungan.
"Beliau ingin masyarakat adat juga ikut hadir dan merasakan langsung suasana peringatan kemerdekaan bersama seluruh masyarakat Bulungan," ujar Adwin kepada detikKalimantan, Kamis (20/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adwin menjelaskan ada sekitar 40 warga Punan Batu yang hadir dalam peringatan tersebut. Proses berkumpulnya warga adat dibantu oleh tokoh masyarakat Datu Karim bersama rekan-rekan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
"Kehadiran mereka tidak hanya terbatas pada upacara bendera, tetapi juga berlanjut hingga acara malam Ramah Tamah," bebernya.
Menariknya, warga MHA Punan Batu dan Punan Tugung tidak datang dengan tangan kosong. Mereka turut membawa hasil bumi serta kerajinan tangan khas suku mereka.
"Ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan mereka lebih luas. Jadi kita bisa melihat langsung potensi yang ada di masyarakat adat kita," tambah Adwin.
Lebih lanjut Adwin menegaskan pesan yang ingin disampaikan Bupati sangat sederhana. Di mana masyarakat adat adalah bagian penting dari keluarga besar Bulungan yang memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi.
"Pemkab Bulungan memastikan komitmen terhadap masyarakat adat tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata," ungkapnya.
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan MHA Punan Batu, yang akan dilanjutkan dengan berbagai program pendampingan dan pemberdayaan sesuai kewenangan daerah.
"Harapan kita sederhana, masyarakat Punan Batu tetap bisa menjaga adat, budaya, dan lingkungannya. Saat ini kita masih menunggu SK Hutan Adat Punan Batu. Tentu kita berharap setelah SK itu terbit, perlindungan terhadap masyarakat dan wilayah adatnya bisa semakin kuat," tutup Adwin.
