.webp)
Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara (YSBK) menginisiasi dialog kebudayaan lintas sektor untuk mendorong hadirnya lembaga akademik formal, seperti fakultas atau kampus kebudayaan di Kalimantan Utara (Kaltara). Langkah ini dinilai krusial demi pelestarian sejarah dan seni budaya lokal secara berkelanjutan dan profesional, bukan sekadar berbasis proyek temporer.
Ketua YSBK, Joko Supriyadi, menegaskan urgensi pendirian fakultas budaya di Kaltara memiliki dimensi strategis yang sangat tinggi. Sebagai wilayah yang berada di beranda depan NKRI, pelestarian kebudayaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat integrasi nasional dan soliditas keindonesiaan di perbatasan.
"Selain faktor geografis, masifnya proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI) hingga pembangunan bendungan membawa tantangan industrialisasi yang nyata," ungkap Joko saat dikonfirmasi detikKalimantan, Rabu (10/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut tanpa adanya pertahanan strategis di bidang kebudayaan, eksistensi seni budaya lokal dikhawatirkan akan tergerus oleh iklim modernitas. "Takutnya kalau industrialisasi itu terjadi, masyarakat terseret tanpa pertahanan budaya. Seni budaya kita tidak sempat dipetakan, didokumentasikan, dan dilestarikan secara strategis di kampus, akhirnya bisa hilang," ujar Joko.
Joko juga tidak menampik minimnya literasi kebudayaan lokal saat ini menjadi keresahan bersama di Kaltara. Banyak wawasan sejarah, peradaban kerajaan, hingga keahlian tradisional seperti pembuatan alat musik sape masih dikuasai secara turun-temurun, dan berstatus sebagai keahlian tersembunyi yang belum terpetakan dengan baik.
"Kondisi ini kian ironis lantaran kajian kebudayaan mendalam di Kaltara justru lebih banyak dipelopori oleh akademisi luar negeri," sebutnya.
Joko menyebut nama-nama seperti Profesor Antonio Sorrente dari Italia yang meneliti suku Punan, serta Profesor Mika Okushima yang mengkaji kebudayaan Tidung dan Segai. Menurutnya, ketertarikan peneliti asing ini seharusnya menjadi pengingat atau 'tamparan' bagi warga lokal untuk lebih proaktif.
"Jika fakultas budaya berhasil dibentuk, Universitas Borneo Tarakan (UBT) atau Universitas Kaltara (Unikal) dinilai menjadi lembaga yang paling prospektif dan memiliki kemampuan untuk menaunginya. Sumber daya manusianya pun akan diprioritaskan dari para peneliti dan budayawan lokal Kaltara sendiri," imbuhnya.
Dialog Kebudayaan yang sedang dirancang ini juga akan melibatkan sektor swasta, salah satunya PT PKN. Keterlibatan perusahaan tambang ini didasari atas kesamaan pandangan mengenai pentingnya strategi jangka panjang pascatambang (post-mining).
"Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT PKN diharapkan dapat menularkan mindset berkelanjutan kepada perusahaan lain di Kaltara," terangnya.
Ketika komoditas batu bara kelak habis atau tidak lagi menjanjikan, aspek pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kelestarian kebudayaan harus sudah siap menjadi daya saing baru bagi masyarakat lokal. Ke depan, tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama formal antara pihak swasta dan universitas untuk membangun kampus kebudayaan tersebut.
"Acara dialog kebudayaan ini direncanakan berlangsung secara tatap muka pada Rabu, 24 Juni 2026 di Tanjung Selor. Diskusi akan digelar secara hybrid guna memfasilitasi pembicara lintas negara, termasuk salah satu narasumber yang saat ini sedang berada di Bangkok, Thailand," sebutnya.
Hingga saat ini, antusiasme dari para pegiat dan praktisi budaya di Kaltara tergolong tinggi. Tercatat sudah ada 50 peserta yang mendaftar secara daring dari total target 100 peserta untuk sesi offline.
(sun/bai)
