Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mematuhi dan mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penetapan UMP disepakati wajib diselesaikan paling lambat pada 21 November 2026.
Menaker Yassierli menyampaikan bahwa kementeriannya bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi dan koordinasi intensif. Koordinasi dilakukan bersama para kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November 2026, serta dilanjutkan dengan pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.
Pihak Kemnaker juga telah mendistribusikan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, hingga estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan acuan Dewan Pengupahan Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujar Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Yassierli optimistis penetapan UMP 2027 di seluruh provinsi akan berjalan sesuai jadwal mengingat pengalaman kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimis, waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan," lanjutnya.
Secara terpisah, Mendagri Tito Karnavian saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta pada Selasa (17/11/2026) meminta para kepala daerah, khususnya gubernur, untuk bergerak aktif menugaskan dinas tenaga kerja guna menjembatani komunikasi antara pekerja dan dunia usaha.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November," kata Tito.
Tito menekankan pentingnya ruang dialog antara Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, serta organisasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo di daerah agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," jelas Tito.
Ia menambahkan, apabila terdapat pemerintah kabupaten/kota yang mengalami kendala hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk mengambil alih proses penetapan tersebut.
Berita selengkapnya klik di sini dan di sini.
(bai/bai)
