Listrik Masih Sering Padam, DPRD Samarinda Minta PLN Beri Kepastian

Samarinda -

DPRD Samarinda meminta PLN memberikan kepastian terkait pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kota Tepian. Kondisi itu dinilai semakin berdampak terhadap aktivitas warga, terlebih saat masyarakat juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab gangguan hingga target waktu pemulihan pasokan listrik. Menurutnya, listrik merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi, sementara pelanggan selama ini tetap menjalankan kewajiban membayar tagihan tepat waktu.

"Yang ingin kita pastikan kepada Area Manager, khususnya Samarinda, sampai kapan kejadian mati listrik ini berlangsung di Kota Samarinda. Kemudian, kendala apa yang menghambat sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan kapan kondisi listrik stabil seperti dulu lagi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (30/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deni menilai alasan perawatan maupun perbaikan generator semestinya disertai jadwal penanganan yang jelas. Dengan begitu, PLN bisa menyampaikan tahapan perbaikan sekaligus perkiraan waktu penyelesaiannya kepada masyarakat.

"Alasan kaitan dengan perawatan, perbaikan generator, dan sebagainya itu kan teknis. Semestinya mereka sudah memiliki schedule-nya. Artinya mereka pasti sudah punya schedule perbaikan itu kapan dan apa saja kerusakannya kan perawatannya jelas mereka ataupun perawatan jangka panjang," ucapnya.

Deni mengingatkan PLN sebelumnya menjanjikan kondisi kelistrikan membaik pada akhir Oktober 2026. Namun, hingga kini pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah, bahkan waktu pemadaman yang sebelumnya lebih sering berlangsung malam hari kini juga terjadi pada pagi hari.

"Kita ingin memastikan lagi sampai kapan. Mereka menjanjikan sampai akhir Oktober ini, tetapi sampai hari ini masih terjadi pemadaman di beberapa tempat," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut DPRD Samarinda sempat merencanakan pertemuan dengan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Samarinda. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui kondisi terkini sistem kelistrikan, tetapi belum terlaksana karena penyesuaian jadwal.

"Sempat rencana kita ingin memanggil atau ketemu dengan area manager itu cuma belum sempat waktunya aja. Ingin memastikan kondisi aktualnya hari ini gitu loh," bebernya.

Deni juga meminta PLN menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat tanpa harus menunggu adanya desakan. Menurutnya, penyedia layanan listrik wajib menjelaskan kondisi gangguan, termasuk perkiraan waktu pemulihan agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian.

"Saya kira wajib. Tanpa diminta pun mereka seharusnya sudah memberikan klarifikasi. Itu kewajiban mereka selaku penyedia listrik di Kota Samarinda, memberitahukan kondisi dan situasi seperti apa, serta sampai kapan layanan listrik ini bisa diperbaiki," tegasnya.

Lebih lanjut, Deni menyoroti hasil rapat dengar pendapat (RDP) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur bersama Area Manager PLN Kaltimra. Ia menilai pertemuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai solusi jangka pendek untuk mengatasi pemadaman bergilir.

Deni mempertanyakan apakah persoalan pasokan listrik dipengaruhi keterbatasan batu bara untuk pembangkit atau justru faktor teknis lainnya. Ia meminta penyebab tersebut dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.

"Jangan sampai muncul asumsi di masyarakat bahwa mereka sudah membayar tepat waktu, tetapi tidak mendapatkan pelayanan. Ini suatu anomali yang terjadi di kota kita. Batu baranya berlebih, tetapi di satu sisi listriknya tetap mati," pungkasnya.