.webp)
Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga di Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah selesai pada Desember 2025. Kendati demikian, fasilitas penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut belum dapat dioperasikan lantaran belum adanya kesepakatan terkait ongkos angkut.
Penyalur BBM Krayan Tengah, Rustam, menyatakan bahwa fisik SPBU sejatinya sudah siap 100 persen untuk melayani kebutuhan energi warga. Namun, pihak penyalur enggan mengambil risiko membawa BBM dari titik penampungan utama di bandara Krayan Induk menuju Krayan Tengah sebelum ada kepastian nilai biaya angkut.
"Sampai sekarang belum ada kelanjutannya masalah ongkos angkutnya. Ini kan seharusnya sudah beroperasi. Sampai saat ini tidak ada respon untuk ongkos angkut ke Krayan Tengah dari Krayan Induk di bandara," kata Rustam kepada detikKalimantan, Senin (21/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rustam mengungkapkan seluruh modal pembangunan sarana SPBU tersebut berasal dari dana penyalur tanpa ada skema penggantian biaya dari pihak mana pun. Langkah mandiri ini diambil karena pihaknya telah dipercaya untuk mengelola penyaluran BBM bagi warga setempat.
"Pembangunannya disuruh kita buatkan dan Desember 2025 itu sudah selesai. Kita tidak berani mengangkut karena tidak tahu berapa mau dibayar ongkosnya. Bukan belum dibayar, tetapi memang belum ada deal ongkos angkutnya," jelasnya.
Rustam menegaskan, desakan agar SPBU segera diaktifkan murni datang dari aspirasi warga dan tokoh adat Krayan Tengah.
"Inti tekanan dari masyarakat tempatan, terutama masyarakat adat, meminta ini segera dioperasikan. Kalau tidak, kami minta kebijakan dari pemerintah untuk memberikan solusinya bagaimana," ucap Rustam.
Keluhan serupa disampaikan Plt Camat Krayan Tengah, Josly. Ia membenarkan bahwa lambatnya operasional SPBU berdampak langsung pada melonjaknya harga BBM yang harus ditanggung masyarakat sehari-hari.
"Saat ini pasokan BBM di Krayan Tengah masih bergantung pada penyalur mandiri dari luar daerah. Kondisi akses jalan yang rusak parah kian melambungkan biaya transportasi sehingga harga jual di tingkat eceran melambung tinggi," jelasnya.
Padahal menurutnya, jika SPBU BBM Satu Harga resmi difungsikan, masyarakat cukup menebus bahan bakar bersubsidi tersebut sesuai harga penetapan pemerintah, yakni sekitar Rp 10 ribu per liter. Selisih harga tersebut dinilai sangat membebani perekonomian warga perbatasan.
"Harapan kami agar SPBU di Krayan Tengah ini segera dioperasionalkan dengan baik. Sekarang warga terpaksa membeli BBM mandiri dengan harga mencapai Rp 20 ribu sampai Rp 22 ribu per liter," ungkap Josly.
Dikonfirmasi terpisah, Area Manager Comm, Rel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun membenarkan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap negosiasi perihal biaya angkut BBM ke Krayan Tengah.
"Seperti yang kita ketahui, wilayah Krayan merupakan akses yang sangat sulit. Jarak tempuh yang jauh dengan pengiriman menggunakan moda tranportasi udara dari Kota Tarakan, dan dilanjutkan melewati moda transportasi darat dengan kondisi geografis yang berbukit," jelas Edi, Kamis (24/9/2026).
Edi menjelaskan karakteristik medan di Krayan sangat kompleks karena didominasi tanjakan, turunan, dan tikungan tajam, yang pada akhirnya mendongkrak biaya logistik.
"Dari kondisi tersebut tentunya menimbulkan biaya pengiriman yang sangat tinggi. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah untuk meminta dukungan," pungkasnya.
