.webp)
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam dilakukan melalui BUMN. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Dilansir detikNews, penerbitan PP ini bertujuan untuk mengatur ekspor komoditas SDA Indonesia agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prabowo mewajibkan agar penjualan hasil SDA tersebut dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
"Penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," jelas Prabowo dalam rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo juga menyebut kebijakan ini akan mempermudah pemerintah dalam pengawasan ekspor sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.
"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring," tegasnya.
Kendalikan Harga Sawit-Nikel
Prabowo juga menyampaikan keinginannya agar Indonesia menetapkan sendiri harga-harga komoditas sumber daya alam, mulai dari kelapa sawit hingga nikel. Ia menilai aneh sekali jika Indonesia tidak bisa menentukan harga komoditas padahal memiliki produksi komoditas terbesar di dunia.
Ia mencontohkan, Indonesia memproduksi kelapa sawit paling besar sedunia. Namun harga komoditasnya masih mengikuti negara lain. Dia sudah memberikan instruksi penting kepada Kabinet Merah Putih agar Indonesia bisa menentukan harga sendiri untuk komoditas unggulan tersebut.
"Kita merasa aneh bahwa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan oleh negara lain. Saya katakan kepada menteri saya, ini tidak boleh terjadi, saya tidak mau kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain, kita tentukan harga kita," bebernya, dikutip detikFinance.
Prabowo menekankan bila pembeli dari luar negeri enggan membeli komoditas yang harganya ditetapkan sendiri di dalam negeri, semua pihak tak perlu khawatir. Indonesia akan menggunakan sendiri komoditas tersebut di dalam negeri.
"Dan kalau mereka nggak mau beli ya nggak apa-apa, biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah saudara sekalian. Saya minta dukungan majelis ini," tegasnya.
Baca selengkapnya di sini dan di sini.
