.webp)
Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) kini memperketat kebijakan pinjaman digital bagi anggotanya. Langkah ini diharapkan mampu membendung maraknya kasus judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) di lingkungan kepolisian.
Adapun strateginya yakni dibuat berdasarkan kesepakatan sinergis antara Polda Kaltara dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Selor. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengatakan telah bertemu dengan Pincab BRI untuk membahas pengetatan pinjaman demi menjaga stabilitas keuangan anggota Polri.
Hal ini sebagai respons tegas terhadap isu pinjol dan judol yang dianggap meresahkan, kedua pihak sepakat menonaktifkan layanan pinjaman secara online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk wilayah hukum Polda Kaltara, layanan pinjaman secara online melalui aplikasi perbankan, seperti Brimo dan Briguna Digital, akan dihapus atau dinonaktifkan bagi anggota Polri," kata Djati usai menerima kunjungan Pemimpin Cabang (Pincab) BRI Tanjung Selor pada Rabu (22/10/2025).
Dengan kebijakan baru ini, anggota Polri yang ingin mengajukan pinjaman harus kembali ke mekanisme manual. Proses wajib dilakukan secara tatap muka, menggunakan tanda tangan resmi, dan memerlukan persetujuan serta sepengetahuan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) masing-masing.
"Pengembalian ke proses manual ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan langsung dari atasan terhadap kondisi keuangan anggota, diharapkan dapat mencegah jebakan utang akibat pinjaman digital yang kerap dikaitkan dengan judol," tutur Djati.
Tidak hanya pengetatan, Polda Kaltara dan BRI Tanjung Selor juga meluncurkan program preventif jangka panjang berupa edukasi keuangan dini. Program ini menyasar anak-anak Polri yang masih bersekolah.
"Melalui produk tersebut, anak-anak Polri akan diprogramkan tabungan rutin sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Inisiatif ini digalakkan untuk menanamkan budaya menabung dan perencanaan keuangan yang baik sejak dini," kata Djati.
(aau/aau)
