.webp)
Ekonomi Kaltim pada tiga bulan pertama 2025 hanya mencapai 4,08 persen. Capaian tersebut merosot tajam bila dibandingkan pada periode sama tahun sebelumnya yakni 7,26 (yoy). Situasi ini turut memengaruhi konsumsi hingga daya beli masyarakat Benua Etam.
Menyikapi hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto memberikan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi saat ini yakni memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dengan kata lain, penguatan sektor UMKM dan perluasan ekosistem digital, khususnya penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
"Kalau perputaran uang melambat, pasar juga ikut mengecil. Karena itu, kami mendorong digitalisasi UMKM agar transaksi tidak hanya bergantung pada lokasi fisik, tapi bisa menjangkau pasar lebih luas," ujar Budi pada Rabu (23/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut data BI Kaltim hingga Mei 2025, realisasi merchant yang menggunakan basis digital QRIS mencapai 442,6 ribu. Padahal targetnya 410,4 ribu. Angka ini jauh melampaui ekspektasi atau sekitar 183,68 persen dari target.
Sementara itu, untuk sisi pengguna dari target 831,2 ribu pengguna, terealisasi 812,2 ribu pengguna atau sekitar 49 persen. Situasi ini menandakan adaptasi yang masif dari para pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital tersebut.
"Merchant QRIS terus bertumbuh. Namun dari sisi pengguna, atau user, pertumbuhannya belum setinggi merchant. Ini yang terus kami dorong melalui edukasi dan pembinaan," jelas Budi.
Baca juga: Bea Cukai Banjarmasin Ajak UMKM Go Global |
Ia menambahkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memperluas cakupan pasar UMKM secara signifikan. Sektor-sektor seperti ritel dan perdagangan sudah mulai merasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi.
"Saya percaya digitalisasi melalui QRIS mampu mempercepat perputaran uang di pasar, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Di saat sektor eksternal seperti ekspor dan investasi terkena imbas dinamika global, strategi pelokalan kebijakan menjadi kunci. Pemerintah bersama BI mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui pelonggaran kebijakan belanja, termasuk dibukanya kembali kegiatan-kegiatan tatap muka dan belanja pemerintah di daerah-daerah yang potensial mendorong pertumbuhan.
"Kalau sektor global tidak bisa kita kendalikan, maka kita harus menciptakan daya tahan dari dalam. UMKM lokal inilah yang menjadi tumpuan," pungkasnya.
(des/des)
