Penanganan karhutla di Kotawaringin Barat (Kobar) menghabiskan Rp 13,55 miliar dari total anggaran darurat Rp 15 miliar. Hingga 13 November 2026, penyerapan dana Bantuan Presiden (Banpres) tersebut sudah mencapai 90,38 persen.
Kepala Pelaksana BPBD Kobar, Samuel, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama operasi penanganan karhutla. "Penggunaannya meliputi kebutuhan operasional, penanganan kesehatan, bantuan sosial hingga pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran," katanya dalam laporan evaluasi penanganan darurat karhutla di Kantor Bupati Kobar, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan total anggaran yang terserap, BPBD Kobar menjadi perangkat daerah dengan penggunaan terbesar, yakni Rp 10,81 miliar. Dana tersebut digunakan secara bertahap untuk pengadaan peralatan serta mendukung operasional petugas di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dinas Kesehatan menyerap anggaran Rp 1,82 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terdampak karhutla dan asap. Kemudian Dinas Sosial menggunakan Rp 658,98 juta.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan Rp 250,17 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan peralatan pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS).
"Dengan realisasi Rp 13,55 miliar, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 1,44 miliar dari total pagu Rp 15 miliar," katanya.
Samuel menjelaskan penanganan karhutla di Kobar tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Operasi juga mendapat dukungan BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemprov Kalimantan Tengah, perusahaan swasta, perbankan hingga masyarakat.
"Dukungan pemerintah pusat dan provinsi juga diberikan dalam bentuk peralatan pemadam. Di antaranya mesin pompa, selang pemadam, kendaraan suplai air, perlengkapan pelindung diri, tangki air portabel hingga drone thermal untuk memantau kebakaran," ujarnya.
Besarnya kebutuhan penanganan terlihat dari data karhutla sepanjang 1 Januari hingga 16 November 2026. BPBD mencatat sebanyak 36.261 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 3.048,48 hektare. Dalam periode yang sama, tercatat 854 kegiatan penanganan dengan luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 1.517,82 hektare.
Operasi tersebut melibatkan 531 personel gabungan. Mereka berasal dari unsur TNI-Polri, BPBD, Damkar, Masyarakat Peduli Api (MPA), OPD, Manggala Agni dan relawan. Petugas juga didukung 75 sarana mobilisasi serta 129 peralatan portabel untuk menunjang pemadaman di lapangan.
"Di sisi lain, status tanggap darurat karhutla Kobar yang ditetapkan sejak 7 Agustus 2026 dan telah diperpanjang lima kali resmi berakhir pada 14 November 2026," ujarnya.
Samuel mengatakan berakhirnya status tanggap darurat tidak serta-merta menghentikan seluruh kegiatan pemantauan dan kesiapsiagaan.Pemantauan titik api, kondisi lahan bekas terbakar, kesiapan personel serta dampak asap terhadap kesehatan masyarakat tetap dilakukan.
"Pemerintah daerah juga akan melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan akhir penggunaan anggaran serta bantuan penanganan karhutla sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Setelah hampir tiga bulan lamanya berjibaku memadamkan karhutla, status tanggap darurat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi berakhir pada 14 November 2026. Selama masa penanganan sejak 7 Agustus, status tersebut tercatat telah lima kali diperpanjang akibat beratnya kondisi kebakaran di sejumlah wilayah.
