Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Malinau dan penutupan Festival Budaya Irau ke-12 di Kalimantan Utara menjadi momentum refleksi perjalanan daerah. Para mantan pemimpin daerah memberikan saran untuk berbagai isu, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mantan Bupati Malinau periode 2001-2011 sekaligus Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan DPD RI Dalil Kaltara, Marthin Billa, awalnya menyampaikan rasa syukur atas perkembangan Kabupaten Malinau yang kini telah berusia 27 tahun. Menurutnya, perjalanan panjang ini memerlukan persatuan yang kuat dari seluruh elemen, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.
"Baik, pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini dapat melaksanakan acara penutupan Irau ke-12 dan ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau," ujar Marthin Billa saat ditemui awak media. Senin (26/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait isu karhutla, menurutnya masyarakat lokal sudah menjaga keseimbangan alam sejak nenek moyang. Untuk itu, solusi penanganan karhutla dinilai harus melibatkan masyarakat lokal.
"Terkait isu lingkungan terkait dampak kabut asap karhutla. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan memiliki kearifan lokal yang terpelihara sejak nenek moyang dalam mengelola lahan, sehingga solusi penanganan harus melibatkan masyarakat sebagai benteng penjaga lingkungan hidup," bebernya.
Senada dengan hal tersebut, mantan Bupati Malinau periode 2011-2021 yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan di sektor riil. Yansen mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap dinamika sosial serta tantangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
"Pembangunan meningkat, tapi harus diwaspadai dengan nilai-nilai. Harapan saya, kembali eratkan persatuan warga untuk responsif terhadap masalah," ungkap Yansen.
Ia menambahkan bahwa akselerasi pembangunan pada masa lalu dapat terus berjalan berkat penggerakan sektor riil seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta pelibatan aktif masyarakat desa dan RT untuk menyuplai kebutuhan pangan daerah sekitar seperti Tarakan.
"Soal keterbatasan anggaran di tengah situasi tertentu tidak boleh menjadi penghambat laju pembangunan. Kuncinya terletak pada penggerakan potensi sumber daya manusia secara optimal, yakni dengan menguatkan kelembagaan desa dan pengurus RT sebagai garda terdepan penanganan persoalan warga serta mendorong ruang gerak bagi para pelaku usaha swasta lokal," tuturnya .
Lebih lanjut, ia menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang tecermin dari lesunya daya beli di pasar dan toko-toko kelontong.
"Pemerintah daerah perlu memfokuskan program pada penguatan ekonomi rakyat seperti program Beras Daerah (Rasda), agar modal dan perputaran uang benar-benar beredar serta mengendap di tangan masyarakat bawah, " pungkasnya.
