Menhut Sebut 99 Persen Karhutla Ulah Manusia, Izin 26 Perusahaan Dicabut

Menhut Sebut 99 Persen Karhutla Ulah Manusia, Izin 26 Perusahaan Dicabut

Sigit Pamungkas - detikKalimantan
Minggu, 18 Okt 2026 11:36 WIB
Menhut berdialog dengan unsur pejabat daerah dan masyarakat di Sampit pada Sabtu (17/10) malam
Menhut berdialog dengan unsur pejabat daerah dan masyarakat di Sampit pada Sabtu (17/10) malam/Foto: Istimewa
Sampit -

Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan 99 persen karhutla disebabkan ulah manusia. Pemerintah mempertegas penegakan hukum dengan mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhut saat meninjau penanganan karhutla di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Sabtu (17/10) malam. Ia menegaskan karhutla tidak bisa hanya ditangani melalui pemadaman, tetapi juga harus dicegah dengan menindak pihak-pihak yang menjadi penyebabnya.

"Kita tahu bahwa 99 persen kejadian ini pasti ulah manusia, baik itu masyarakat kecil yang memang berladang, kemudian tidak bisa mengontrol apa yang mereka bakar, atau juga yang besar," kata Raja Juli dalam keterangannya yang diterima detikKalimantan, Minggu (18/10/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan karhutla yang terus berulang. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan efek jera, baik kepada masyarakat maupun perusahaan.

Raja Juli mengungkapkan Kementerian Kehutanan telah mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena pemerintah masih memproses sejumlah perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk di Kalimantan Tengah.

"Kami di Kementerian Kehutanan ada 26 perusahaan yang sudah kami cabut dan bekukan izinnya. Dan sepertinya akan terus bertambah. Kemarin saya dapat laporan ada proses sekitar lima atau enam perusahaan lagi termasuk di Kalimantan Tengah yang melakukan pelanggaran," ujarnya.

Di tengah upaya penindakan tersebut, Raja Juli juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Perusahaan juga diminta mematuhi aturan dan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran besar.

Apalagi, berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikan dalam peninjauan tersebut, hujan alami di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah masih sulit turun hingga November. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus terus diperkuat.

Tantangan semakin berat ketika api menjalar ke lahan gambut. Kebakaran di kawasan ini kerap sulit dipadamkan karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di atasnya sudah tidak terlihat.

Raja Juli mengaku melihat langsung sulitnya pemadaman di lahan gambut. Penggunaan drone thermal bahkan dapat mendeteksi titik panas yang tidak terlihat dari permukaan, sehingga petugas harus memastikan bara di bawah tanah benar-benar padam.

"Tadi lihat-lihat bagaimana susahnya melakukan pemadaman di gambut, tidak ada apinya tapi baranya ada di bawah. Kalau kita pakai drone thermal itu atasnya sih enggak ada apa-apa tapi bawahnya itu masih memerah kayak batu bara yang terbakar," jelasnya.

Untuk memperkuat operasi di lapangan, pemerintah juga menyiapkan penambahan personel dan peralatan. Raja Juli menyebut telah berkomunikasi dengan Panglima TNI terkait kemungkinan penebalan pasukan sesuai kebutuhan di lokasi kebakaran.

Selain itu, sebanyak 35 personel Brimob dari Jawa ditambahkan untuk mendukung penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Penambahan personel darat masih dimungkinkan apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan lebih besar melalui koordinasi dengan kepolisian dan unsur terkait.

Dukungan peralatan juga akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman sekaligus mempercepat pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.

Di tingkat desa, pemerintah daerah didorong membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan pencegahan karhutla. Setiap desa dapat memiliki kelompok beranggotakan sekitar 15 hingga 30 orang yang dibekali peralatan untuk membantu mengawasi dan menangani kebakaran sejak dini.

"Kalau ada MPA, masyarakat peduli api yang terbentuk basis di desa 15-30 orang nanti silakan. Tapi kalau memang ada nanti kita bisa adakan lagi dan kita bantu peralatan untuk menjaga desa masing-masing. Jaga desa dari karhutla," tutupnya.

Halaman 2 dari 3


Simak Video "Video Situasi Karhutla Terkini: Titik Api di Kalimantan Naik, Sumatera Turun"
[Gambas:Video 20detik] (sun/aau)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads