.webp)
Pemkab Barito Timur (Bartim) memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026. Keputusan itu diambil karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah. Kemudian dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan kebutuhan air bersih juga masih menjadi perhatian.
Memperpanjang status tanggap darurat karhutla diputuskan dalam Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla. Sekretaris Daerah Bartim, Misnohartaku, mengatakan pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan kebakaran di setiap kecamatan, upaya pemadaman, dampak kesehatan, distribusi air bersih, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2026.
"Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperpanjang hingga 31 Oktober 2026," ujar Misnohartaku, Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan dari kecamatan menunjukkan Pematang Karau menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, mencapai 275 hektare dari 63 kejadian. Berikutnya Kecamatan Paju Epat dengan 162,2 hektare, Karusen Janang 133,9 hektare, Dusun Timur 70 hektare, dan Awang 18,3 hektare. Sementara itu, Kecamatan Benua Lima melaporkan 18 kejadian karhutla.
"Meski penanganan di lapangan terus dilakukan, petugas masih menghadapi berbagai kendala. Akses menuju titik api yang sulit, keterbatasan sumber air, kekurangan selang dan armada pemadam, serta potensi kebakaran berulang di lahan gambut menjadi tantangan dalam upaya memadamkan api," katanya.
Bahkan, di sejumlah lokasi, titik kebakaran dilaporkan mendekati permukiman warga. Pemadaman dilakukan secara manual, menggunakan pompa air dan penyekatan, dengan dukungan perusahaan serta relawan.
BPBD dan Damkar Bartim menyampaikan kebakaran di lapangan telah mengalami penurunan tajam. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk menjadi dasar penghentian status tanggap darurat.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober. Dari 11 parameter pemantauan yang menjadi pertimbangan penanganan karhutla, baru satu parameter, yakni kejadian kebakaran, yang menunjukkan penurunan.
"Selain ancaman kebakaran, dampak terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Bartim mencatat sebanyak 2.803 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)," ujarnya.
Pemantauan kasus ISPA dan diare terus dikoordinasikan bersama BPBD untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan. Untuk mendukung pelayanan kesehatan, setiap puskesmas telah menyiapkan ruang khusus pelayanan bantuan pernapasan.
"Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan," katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pemenuhan air bersih. Distribusi masih dilakukan oleh PDAM, pemerintah daerah, perusahaan, dan unsur terkait. PDAM juga meminta kecamatan yang belum terlayani untuk mendata kebutuhan warga serta menyiapkan tempat penampungan agar penyaluran air dapat berjalan lebih efektif.
"Sejumlah kecamatan yang masih membutuhkan perhatian terkait pasokan air bersih meliputi Paju Epat, Pematang Karau, Awang, Patangkep Tutui, dan Paku," pungkasnya.
Dengan status tanggap darurat yang berlaku hingga 31 Oktober 2026, pemerintah daerah melanjutkan penanganan lintas sektor untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
