.webp)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan itu diambil karena ancaman kebakaran masih membayangi sejumlah wilayah meski jumlah kejadian mulai menunjukkan tren penurunan.
Hingga evaluasi terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Damkar Barito Timur mencatat sebanyak 704 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 671,5 hektare.
Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku mengatakan perpanjangan status tanggap darurat merupakan hasil evaluasi terhadap kondisi terkini di lapangan. Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Status tanggap darurat kita perpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan karena kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan serius. Kita tidak boleh lengah meskipun tren kejadian karhutla mulai menurun," kata Misnohartaku, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, persoalan karhutla saat ini bukan hanya menyangkut jumlah kejadian. Sejumlah titik api masih berada di lokasi yang sulit dijangkau petugas sehingga membutuhkan kewaspadaan dan strategi penanganan khusus.
Kondisi cuaca yang masih kering hingga Oktober juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menilai potensi munculnya kebakaran baru masih terbuka sehingga pencegahan harus tetap berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman.
"Yang menjadi perhatian kita bukan hanya jumlah kejadiannya tetapi juga titik-titik api yang sulit dijangkau. Karena itu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Cuaca yang masih kering sampai Oktober juga menjadi faktor yang harus kita antisipasi," ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Perangkat daerah, petugas lapangan, relawan dan unsur terkait diminta bergerak dalam satu komando.
Pemerintah juga meminta pembaruan data kejadian dilakukan setiap hari agar perkembangan karhutla dapat dipantau secara akurat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.
Kebutuhan operasional petugas turut menjadi perhatian. Ketersediaan BBM, peralatan pemadaman hingga dukungan personel dipastikan agar tidak menjadi hambatan ketika tim diterjunkan ke lokasi.
"Operasional petugas harus kita pastikan terpenuhi. BBM, peralatan, personel dan kebutuhan lainnya jangan sampai menjadi kendala ketika tim sudah berada di lapangan," tegasnya.
Di tengah penanganan api, dampak karhutla terhadap kesehatan warga juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan mencatat 2.336 kasus gangguan kesehatan, termasuk ISPA, serta 173 kasus diare selama periode 18 Agustus hingga 30 September 2026.
Pemerintah daerah memastikan penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pemantauan kualitas udara, penyediaan obat-obatan dan masker serta penguatan pelayanan kesehatan tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan 4.460 liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan.
Posko Kabupaten juga tetap difungsikan sebagai pusat koordinasi dan informasi. Seluruh laporan dari lapangan dikonsolidasikan melalui posko untuk memastikan perkembangan karhutla dapat segera ditindaklanjuti.
Pemkab Barito Timur juga mengevaluasi dukungan operasional bagi relawan serta penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Evaluasi dilakukan agar seluruh sumber daya penanganan bencana digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Misnohartaku mengingatkan penurunan jumlah kejadian bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Selama kondisi cuaca masih kering, potensi kebakaran susulan tetap ada.
"Kita berharap kondisi segera membaik tetapi selama cuaca masih kering kita harus tetap siaga. Jangan sampai ketika kejadian menurun kita justru lengah," pungkasnya.
