.webp)
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2027 menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, belanja daerah dirancang lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 350 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Kasri Yani, mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan strategi untuk memperkuat struktur keuangan daerah. Hal ini dinilai penting agar pembiayaan program prioritas tidak terganggu pada tahun-tahun mendatang.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah sebesar Rp 5,386 triliun, sementara belanja mencapai Rp 5,736 triliun. Selisih tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Struktur ini memperlihatkan ketergantungan kita yang cukup tinggi terhadap SiLPA untuk menyeimbangkan anggaran," kata Kasri Yani, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, penggunaan SiLPA untuk menutup defisit perlu menjadi perhatian. Pemerintah tidak boleh menjadikan pola tersebut sebagai kebiasaan yang terus berulang dalam jangka panjang.
Kasri menilai penguatan struktur pendapatan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan. Dengan pendapatan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program prioritas juga diharapkan semakin terjaga.
"Ini sangat perlu karena berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak terganggu oleh anggaran," ujarnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah sektor-sektor besar di Kalteng, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan kehutanan. Politikus Partai Demokrat tersebut juga mendorong pemerintah melakukan intensifikasi sekaligus mencari inovasi sumber penerimaan baru. Terutama penerimaan yang tidak terlalu rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro nasional.
Selain mengejar peningkatan pendapatan, pemerintah juga diminta menyiapkan skenario apabila realisasi penerimaan nantinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.
"Yang tidak kalah penting, pemerintah harus punya langkah antisipasi bila realisasi pendapatan tidak mencapai target. Intinya penguatan struktur anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang harus betul-betul diperhatikan," pungkasnya.
