BTT Karhutla Kobar Rp 1,3 Miliar Cair untuk Penanganan Darurat

Kalimantan Tengah

BTT Karhutla Kobar Rp 1,3 Miliar Cair untuk Penanganan Darurat

Sigit Pamungkas - detikKalimantan
Senin, 14 Sep 2026 14:00 WIB
Petugas pemadam karhutla di Kotawaringin Barat.
Petugas pemadam karhutla di Kotawaringin Barat. Foto: Sigit Pamungkas/detikKalimantan
Kotawaringin Barat -

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.333.798.000 untuk penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran yang ditransfer pada 9 September 2026 tersebut merupakan penyaluran tahap pertama.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kobar Syahrudin mengatakan, dana tersebut disalurkan kepada tiga perangkat daerah yang memiliki peran dalam penanganan dampak karhutla selama masa tanggap darurat.

"Ini baru tahap I, masih ada tahap berikutnya sesuai permintaan dan kebutuhan dari BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial," kata Syahrudin, Senin (14/9/2026).



Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar sebesar Rp1.110.165.000. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kobar mendapat alokasi Rp142.960.000 untuk mendukung kebutuhan penanganan kesehatan akibat kondisi karhutla.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara itu, Dinas Sosial Kobar menerima anggaran sebesar Rp80.673.000 untuk mendukung penanganan sosial selama masa tanggap darurat," ujarnya.

Syahrudin menjelaskan, penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah daerah terus memastikan dukungan anggaran tersedia untuk kebutuhan penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah Kobar.

"Kita dapat bantuan dari pusat untuk penanganan karhutla. Insya Allah sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.


Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penanganan selama status tanggap darurat berlangsung. Pemkab Kobar juga masih menunggu usulan kebutuhan belanja dari perangkat daerah terkait sebagai dasar dalam menentukan dukungan anggaran selanjutnya.

"Kita tunggu usulan kebutuhan anggaran belanjanya dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial selama masa tanggap darurat," pungkasnya.



(des/des)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads