.webp)
Koordinator Pusat Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (Fomda) Kalimantan Barat, Syahrifal Muhrim menyoroti sikap Gubernur Kalbar Ria Norsan saat berdialog dengan mahasiswa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Syahrifal menilai Norsan semestinya tidak emosional ketika mahasiswa menyampaikan kritik. Menurutnya, sebagai kepala daerah, Norsan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menyuarakan kondisi yang terjadi di Kalimantan Barat.
"Kita hanya ingin seharusnya dia bisa memberikan sikap tegas terkait apa yang dilakukan pemerintah pusat," kata Syahrifal, Jumat (4/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, mahasiswa datang bukan untuk mencari keributan. Mereka ingin menyampaikan kritik sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam menangani karhutla. Syahrifal menilai Gubernur Kalbar memiliki posisi penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah persoalan karhutla yang berulang.
"Seharusnya sebagai kepala daerah kita, dia harus bertindak tegas," ujarnya.
Syahrifal menyayangkan respons Norsan yang disebutnya emosional saat mahasiswa menyampaikan aspirasi. Ia menilai kepala daerah seharusnya membuka ruang dialog dan menerima kritik, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi dampak karhutla dan kabut asap.
Menurut Syahrifal, kritik mahasiswa seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan justru memicu ketegangan. Sebab, mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat menjadi pihak yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan berani menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Syahrifal menegaskan aksi mahasiswa merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terlebih persoalan karhutla terus berulang setiap tahun.
Ia mengatakan mahasiswa ingin pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Sebelumnya, dialog antara Gubernur Kalbar dan mahasiswa di Bundaran Bandara Supadio, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026), sempat memanas. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan karhutla, mulai dari penguatan mitigasi, solusi konkret bagi masyarakat terdampak, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional. Aksi tersebut berlangsung saat kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalbar.
Pada hari yang sama, rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalbar juga terkendala karena pesawat rombongan disebut tidak dapat mendarat di Bandara Supadio akibat jarak pandang sekitar 100 meter.
