.webp)
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kutai Barat (Kubar) membantah tudingan tidak turun melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KPH mengaku tetap melakukan pemadaman, namun keterbatasan personel dan sarana membuat seluruh titik kebakaran yang muncul dalam waktu bersamaan tidak dapat dijangkau.
Kepala KPHP Mook Manoor Bulatn, Enggar Setiabudi mengatakan pihaknya bahkan sempat protes lantaran peran KPH tidak disebut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Kubar. Padahal, petugas KPH disebut telah turun melakukan pemadaman di sejumlah lokasi.
"Kalau dikatakan tidak pernah turun, itu salah besar. Bahkan kami kemarin juga komplain waktu ada rapat koordinasi di kabupaten, kami tidak disebut," ujar Enggar kepada detikKalimantan, Kamis (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enggar mencontohkan pemadaman yang dilakukan petugas di Muara Batu. Petugas berada di lapangan selama tiga hari untuk menangani kebakaran yang diperkirakan mencapai sekitar 50 hektare.
"Barusan kami kirimkan video dan foto-foto waktu kami melakukan pemadaman di Muara Batu yang kebakarannya tiga hari. Kurang lebih 50 hektare," katanya.
Petugas dari KPH lainnya juga disebut bergerak setelah menerima laporan kebakaran di Muara Pahu dan wilayah Empas. Namun, kejadian karhutla lebih banyak terjadi di wilayah kerja KPHP Damai dibandingkan KPHP Muara Bulatn.
"Kebetulan barusan teman-teman dari KPH sebelah juga bergerak karena ada laporan di Muara Pahu, sama di dekat daerah Empas," ungkapnya.
Enggar tak menampik KPH tidak selalu dapat hadir di setiap lokasi kebakaran. Dalam satu waktu, petugas pernah dihadapkan dengan lima kejadian sekaligus yang tersebar di sejumlah lokasi dengan jarak berjauhan.
"Ya, karena keterbatasan personel. Kita enggak bisa semuanya," kata dia.
Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kendaraan maupun sarana pemadaman. Menurutnya, pembagian personel dan peralatan menjadi sulit ketika sejumlah kebakaran terjadi secara bersamaan di Muara Nyahing, Empas, Sri Mulya hingga Muara Pahu.
"Itu kan relatif jauh. Kalau kita bagi dengan kendaraan dan sarana yang ada, agak repot juga," jelasnya.
Meski demikian, Enggar memastikan keterbatasan tersebut tidak membuat KPH berhenti melakukan pemadaman dan tetap berupaya turun dengan sumber daya yang tersedia. Setiap KPH rata-rata memiliki dua brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan masing-masing beranggotakan 15 orang.
"Oh iya, dengan sumber daya yang seadanya pun kita usahakan turun walau personel terbatas. Kalau sekali turun ke lokasi kebakaran, satu mobil kita enam orang. Tentu kalau ada lima kebakaran, repot juga kita. Maka itu kami juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) apabila membutuhkan tambahan personel saat melakukan pemadaman," katanya.
Menurut Enggar, petugas juga tidak mungkin dikirim ke lokasi hanya mengandalkan tenaga tanpa membawa perlengkapan yang memadai. Kondisi kebakaran dinilai dapat membahayakan keselamatan personel apabila mereka dipaksakan turun tanpa sarana pendukung.
"Kita enggak bisa turun badan saja, enggak mungkin. Enggak bawa apa-apa, kan sama saja menyerahkan nyawa kalau menghadapi kebakaran seperti itu," ujarnya.
KPH pun mengandalkan sumber daya terdekat apabila titik kebakaran berada jauh dari kantor petugas. Enggar menyebut pihaknya memiliki sistem deteksi dini melalui citra satelit yang kemudian diteruskan kepada pihak terdekat untuk melakukan pengecekan dan pemadaman.
"Sehingga begitu ada informasi, langsung saya sebarkan ke masing-masing pos yang juga ada MPA-nya. Mereka akan mengecek posisi hotspot tersebut dan segera memadamkan," jelasnya.
Jarak antarlokasi menjadi salah satu persoalan dalam penanganan karhutla di Kubar. Jika kebakaran terjadi jauh dari posisi petugas, api dikhawatirkan sudah meluas sebelum tim KPH tiba di lokasi.
"Katakanlah kita di sini, kemudian kebakaran di Long Hubung. Coba bayangkan dari Melak ke Long Hubung berapa lama kita baru sampai. Bisa-bisa apinya sudah mati duluan atau sudah terbakar luas," katanya.
Karena itu, keterlibatan perusahaan hingga MPA diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Perusahaan juga disebut dapat membantu kebutuhan logistik maupun peralatan bagi petugas yang melakukan pemadaman.
"Minimal kalau ada perusahaan yang membantu logistik, katakanlah bahan bakar saja, kita sudah bisa maju untuk memadamkan," ungkapnya.
Enggar menduga tudingan KPH tidak turun muncul karena sebagian besar kebakaran yang terjadi berada di lahan, bukan kawasan hutan. Dalam kondisi keterbatasan saat ini, petugas KPH lebih memprioritaskan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan, sementara kebakaran lahan lebih sering ditangani BPBD.
"Itu kan enggak bisa juga semuanya dibebankan ke kita. Agak repot kalau masyarakat di sana kebakaran terus telepon kita dan kita enggak bisa hadir, karena kita sedang fokus pada kebakaran hutan yang ada di wilayah, katakanlah di Muara Pahu," tutur dia.
Meski demikian, KPH memastikan tetap membantu apabila menerima laporan kebakaran lahan. Enggar menegaskan tugas utama KPH berada di kawasan hutan, namun bukan berarti petugas menutup mata terhadap kebakaran yang terjadi di luar kawasan tersebut.
"Meski begitu, kita tidak menutup mata kalau terjadi kebakaran lahan. Kalau kami dihubungi, kami membantu. Apalagi kalau kebakaran hutan," pungkasnya.
Simak Video "Menjelajahi Keindahan Alam di Labuan Cermin dan Menikmati Panorama di Berau "
[Gambas:Video 20detik] (sun/des)
