Dampak Efisiensi, Pemkot Balikpapan Batasi Undangan Upacara HUT RI

Kalimantan Timur

Dampak Efisiensi, Pemkot Balikpapan Batasi Undangan Upacara HUT RI

Ary Nindita Intan RS - detikKalimantan
Senin, 17 Agu 2026 13:39 WIB
Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Foto: Ary Nindita Intan RS/detikKalimantan
Balikpapan -

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Upacara dihelat lebih sederhana dari tahun sebelumnya.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengatakan kebijakan ini menjadi bentuk penyesuaian pemerintah daerah dalam peringatan hari kemerdekaan. Sehingga anggaran lebih diprioritaskan untuk masyarakat.

"Karena anggaran terbatas, ada prioritas anggaran yang kita alokasikan langsung untuk masyarakat," ujarnya, usai bertindak sebagai inspektur upacara, Senin (17/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari yang sebelumnya dihelat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, kini pelaksanaan upacara tahun ini berlangsung lebih sederhana di Balai Kota Balikpapan.

"Biasanya kan kita di BSCC Dome, tapi pagi ini kita adakan upacara di Balai Kota. Ini artinya juga mengangkat marwah dari pemerintah kota," ucapnya.

Jumlah tamu undangan terpaksa dibatasi dan dibagi menjadi dua sesi, yakni pada saat pengibaran dan penurunan bendera. Dihadiri jajaran ketua RT, hingga tokoh masyarakat.

"Saya juga mohon maaf kepada warga yang mungkin tahun sebelumnya dapat undangan pagi dan sore sekaligus, sekarang terbatas atau ada dua versi undangan. Kita bagi pada saat pengibaran dan penurunan bendera," ulasnya.

Rahmad mengungkapkan kondisi keuangan daerah terkait dana kurang salur yang saat ini diterima pemkot Balikpapan. Dari Rp 400 miliar, pihaknya baru menerima Rp 12 miliar.

"Dari Rp 400 miliar dana kurang salur, kita baru menerima pencairan sekitar Rp 12 miliar. Nanti secara teknis laporan akan disampaikan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD)," ucapnya.

Ia memastikan penghematan anggaran ini tidak mengganggu layanan publik. Anggaran prioritas akan dialokasikan langsung kepada masyarakat.

"Yang penting masalah pendidikan dan kesehatan jangan pernah itu dihilangkan. Kemudian juga terkait gaji P3K itu insyaAllah aman," pungkas Rahmad.



(bai/bai)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads