.webp)
Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) mengumpulkan seluruh BPBD kabupaten dan kota, dalam rapat koordinasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pertemuan itu menjadi momentum evaluasi menyeluruh setelah forum serupa tidak lagi digelar selama beberapa tahun terakhir.
Plt Kepala BPBD Kalbar, Ridwan mengatakan rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi forum rutin, tetapi juga wadah untuk memetakan persoalan yang dihadapi setiap daerah dalam penanggulangan bencana. Mulai dari keterbatasan personel, sarana dan prasarana, efektivitas program, hingga pola koordinasi antarlembaga menjadi bahan evaluasi bersama.
"Dalam rapat, terdapat sejumlah kesepakatan yang menjadi komitmen bersama agar koordinasi penanggulangan bencana semakin baik. Bahkan ada usulan dari kabupaten agar rapat koordinasi dilaksanakan dua kali dalam setahun," kata Ridwan, Kamis (6/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ridwan, usulan tersebut menunjukkan kebutuhan daerah terhadap forum koordinasi yang lebih intensif. Selama ini, berbagai persoalan di lapangan kerap baru diketahui ketika bencana sudah terjadi, sehingga penanganannya tidak selalu berjalan maksimal.
Ia mengatakan BPBD Kalbar akan berperan sebagai penghubung sekaligus fasilitator untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten dan kota secara mandiri. "Kami akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan BPBD kabupaten dan kota agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana, dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.
Ketapang dan Kubu Raya Jadi Perhatian
Dalam pembahasan, penanganan karhutla menjadi isu yang paling banyak mendapat sorotan. Ridwan menyebut Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya masih menjadi wilayah dengan tantangan terbesar karena memiliki kawasan rawan kebakaran yang sangat luas.
Menurutnya, luasnya area yang harus dipantau membuat proses deteksi dini hingga pemadaman membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan sarana pendukung yang hampir dialami seluruh BPBD di Kalimantan Barat.
"Masalah sarana dan prasarana hampir menjadi kendala di seluruh kabupaten. Ke depan kami akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membantu memenuhi kebutuhan yang masih kurang," katanya.
Keterbatasan tersebut, lanjut Ridwan, bukan hanya menyangkut peralatan pemadaman, tetapi juga kendaraan operasional, perlengkapan pendukung, hingga kemampuan personel dalam menjangkau lokasi kebakaran yang umumnya berada di kawasan gambut atau wilayah yang sulit diakses.
Evaluasi Pascaadanya Korban Jiwa di Ketapang
Rapat koordinasi itu juga menyinggung insiden karhutla di Kabupaten Ketapang yang menyebabkan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan kawasan hutan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.
Ridwan menilai kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar pola penanganan bencana semakin terintegrasi.
"BPBD akan memperkuat koordinasi, baik antar-BPBD maupun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, agar penanganan bencana ke depan semakin efektif dan mampu meminimalkan risiko bagi masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran.
