.webp)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan langkah penguatan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat memasuki puncak musim kemarau. Salah satunya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan kesiapan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla di lapangan. BTT pun akan dimanfaatkan agar karhutla bisa ditangani dan dicegah.
"Langkah tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan penanganan karhutla dapat dipenuhi ketika kondisi di lapangan semakin membutuhkan respons cepat," ujar Agustiar, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan hujan yang masih turun harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum memasuki periode kemarau yang lebih kering.
"Hujan yang turun saat ini merupakan jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, bahkan dapat berlanjut hingga November," ujarnya.
Pemprov Kalteng sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026. Agustiar meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kesiapan menghadapi potensi peningkatan kebakaran.
"Kepala daerah juga tidak ragu menetapkan status siaga darurat apabila perkembangan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lebih serius," katanya.
Penguatan anggaran dinilai penting karena tantangan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalteng semakin kompleks. Selain lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan yang harus diantisipasi.
Di Palangka Raya, misalnya, Wali Kota Fairid Naparin melaporkan tim di lapangan menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sarana, prasarana dan biaya operasional semakin besar.
Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, kebakaran di kawasan Tumbang Nusa dilaporkan telah berdampak terhadap sekitar 140 hektare lahan gambut.
Karakteristik gambut membuat proses pemadaman lebih sulit karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan. Bahkan, sejumlah sumur bor yang selama ini menjadi sumber air untuk pemadaman mulai mengering.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan faktor krusial dalam menghadapi kebakaran di kawasan gambut.
Selain memperkuat anggaran operasional, Agustiar menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan penegakan hukum. Ia menegaskan pelaku yang sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Dukungan pemerintah pusat juga dipastikan terus berjalan. Kepala BNPB RI Suharyanto menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla di Kalteng, termasuk dukungan operasional, logistik dan pendanaan.
"Dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus dan September, kesiapan anggaran, personel, peralatan dan sumber air menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah," pungkasnya.
Penguatan melalui BTT diharapkan dapat membuat respons terhadap karhutla lebih cepat ketika kebutuhan mendesak muncul di lapangan, sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.
