Jerit Warga Kalimantan: Listrik Mati, BBM Sulit

Round-up

Jerit Warga Kalimantan: Listrik Mati, BBM Sulit

Tim detikKalimantan - detikKalimantan
Jumat, 31 Jul 2026 06:59 WIB
Antrean panjang SPBU di Pontianak.
Foto: Antrean panjang SPBU di Pontianak (Dok. Istimewa)
Balikpapan -

Krisis energi tengah melanda berbagai wilayah di Kalimantan, mulai dari pemadaman listrik bergilir hingga pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang tersendat hingga memicu antrean panjang. Kondisi ini memicu gelombang protes dari warga.

Masalah ini pun merambah pada perekonomian, hingga muncul desakan keras dari kepala daerah kepada PT PLN dan PT Pertamina. Hal ini semakin ironis jika melihat bahwa Kalimantan merupakan daerah penghasil minyak dan batu bara di Indonesia.

Berikut sederet permasalahan terkait listrik dan BBM yang belakangan diprotes masyarakat Kalimantan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksi Bangkai Ayam dan Segel Kantor PLN

Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir memuncak dalam aksi unjuk rasa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) bahkan menyegel sementara Kantor PLN UP3 Palangka Raya dan menebarkan puluhan bangkai ayam sebagai simbol kerugian besar yang dialami para peternak.

"Anak buah menangis karena kehilangan ayamnya, kehilangan gaji. Seandainya penderitaan ini ada di bapak, seperti apa sakitnya bapak," ujar Arif, salah seorang peternak yang terdampak, saat menyuarakan keluhannya.

Senada dengan hal tersebut, warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga menggeruduk kantor PLN dengan membentangkan spanduk bertuliskan bahwa perusahaan tersebut tengah dalam masalah dan gedung disita sementara oleh masyarakat.

Alat Elektronik Warga Rusak

Di Kotawaringin Barat, persoalan listrik tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga diklaim menyebabkan kerusakan peralatan elektronik akibat jadwal pemadaman yang sering bergeser secara mendadak tanpa pemberitahuan. Salah seorang warga, Elma, mengeluhkan kerusakan kulkas hingga laptop miliknya.

Menanggapi hal tersebut, Manager UP3 PLN Pangkalan Bun, Saut Pardomuan Panjaitan, menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan adanya kebutuhan pengurangan beban. Terkait ganti rugi, PLN menyatakan bahwa data pelanggan yang berhak menerima kompensasi sedang diolah di tingkat pusat.

"Nilai kompensasi akan disesuaikan dengan lamanya gangguan layanan," kata Saut.

Gubernur Beri Batas 4 Agustus

Merespons keresahan ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendesak PLN untuk segera memulihkan pasokan listrik paling lambat pada 4 Agustus 2026.

"Kegaduhan masyarakat Kalimantan Tengah adalah kegaduhan kami. Ketidaknyamanan masyarakat juga menjadi ketidaknyamanan kami. Karena itu saya memanggil langsung pihak PLN untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat," tegas Agustiar.

Antrean Panjang BBM

Terkait masalah bahan bakar, antrean panjang di sejumlah SPBU terjadi di sejumlah wilayah, seperti Pontianak, Kalimantan Barat dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Ini terjadi akibat pasokan BBM yang tersendat, sehingga warga harus antre ketika pasokan tiba.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta Pertamina bergerak cepat dan menyiapkan langkah antisipasi agar krisis serupa tidak terulang. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengklaim tengah mempercepat normalisasi distribusi setelah sejumlah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal (IT) Pontianak.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat atas antrean yang terjadi di sejumlah SPBU. Saat ini kapal-kapal pengangkut BBM telah tiba dan proses penerimaan pasokan terus berlangsung," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR, Edi Mangun.

Cegah Aksi Nakal

Di sisi lain, praktik ilegal pengetapan BBM subsidi masih menjadi tantangan serius. Di SPBU Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, aparat kepolisian mengamankan sebuah mobil Toyota Avanza putih yang diduga digunakan untuk mengetap Pertalite.

Selain itu, Pertamina pun mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh pengelola SPBU di Kalimantan Tengah agar tidak menyalahgunakan prosedur, terutama terkait penggunaan barcode BBM subsidi.

"Apabila ada kejadian dan terbukti, yang pertama kami berikan surat peringatan. Kalau masih mengulangi pelanggaran, kami cabut izinnya dan SPBU tersebut akan kami tutup," tegas Lucky Haryanto, Sales Branch Manager II Fuel Kalteng.

Halaman 3 dari 2


Simak Video "Video: Bos PLN Hadap Prabowo, Lapor Listrik di Pulau Jawa Mulai Membaik"
[Gambas:Video 20detik] (bai/bai)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads