Keluhan masyarakat soal pemadaman listrik bergilir mendapat perhatian Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo. Ia meminta PT PLN (Persero) lebih terbuka kepada publik terkait penyebab dan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi.
Menurut Edy, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, terutama ketika pemadaman berlangsung berjam-jam dan berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus bahan evaluasi bagi perusahaan penyedia listrik tersebut.
"Saya kira keterbukaan informasi publik dari pihak PLN sangat perlu. Kita harus bisa menerima masukan dari berbagai pihak dan masyarakat. Keterbukaan ini sangat penting dalam rangka evaluasi dan koreksi diri," ujar Edy, Minggu (26/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wagub menegaskan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang menopang hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga dunia usaha. Karena itu, keandalan pasokan listrik harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus dibayangi gangguan yang merugikan.
Ia berharap PLN mampu meminimalkan pemadaman. Terlebih apabila pasokan energi, bahan bakar pembangkit, maupun kapasitas sistem sebenarnya masih mencukupi.
"Dalam situasi sekarang ini, kita harapkan jangan lagi masyarakat kita dibebani dengan hal-hal yang memberatkan. Karena semua sektor sekarang ini menggunakan listrik, jadi harus kita prioritaskan," tegasnya.
Meski mengaku belum menerima laporan resmi dari manajemen PLN mengenai penyebab terbaru pemadaman bergilir, Edy memastikan pemerintah akan melakukan pengecekan untuk mengetahui akar persoalan yang terjadi.
"Nanti coba kita akan cek lagi, mungkin ada kendala teknis di mana. Sepanjang pasokan listrik tersedia, sumber tenaga dan bahan bakarnya mencukupi, kita berharap PLN tidak melakukan pemadaman," katanya.
Sebelumnya di Kotawaringin Barat, Manajer PT PLN (Persero) ULP Pangkalan Bun, Agung Darmawan, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dilakukan karena adanya gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, khususnya di sektor pembangkitan.
Gangguan tersebut menyebabkan pasokan daya menurun sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Untuk menjaga stabilitas jaringan dan mencegah pemadaman yang lebih luas, PLN menerapkan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.
"Kondisi ini terjadi sehubungan terjadinya gangguan di sisi sistem kelistrikan Kalselteng, khususnya pada sisi pembangkitan sehingga menurunnya supply daya mampu untuk melayani beban kebutuhan listrik pelanggan. Skema pemadaman ini kami buat agar kondisi sistem tetap terjaga sehingga tidak terjadi dampak pemadaman yang lebih meluas," jelas Agung.
PLN memperkirakan setiap wilayah terdampak dapat mengalami pemadaman sekitar enam jam. Namun, jadwal padam maupun menyala kembali masih bersifat dinamis mengikuti perkembangan proses pemulihan sistem pembangkitan.
"Estimasi sesuai pengumuman sekitar enam jam. Namun jam mulai padam maupun menyala kembali tetap menyesuaikan kebutuhan sistem dan kondisi pembangkitan," tambahnya.
Hingga saat ini PLN masih menunggu perkembangan penanganan gangguan dari PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Skema pemadaman bergilir diberlakukan secara bertahap mulai pukul 04.00 WIB hingga 03.00 WIB keesokan harinya agar pasokan listrik yang tersedia dapat dibagi ke seluruh wilayah terdampak.
Di sisi lain, masyarakat berharap persoalan ini segera dituntaskan. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pemadaman listrik yang kerap diikuti terputusnya jaringan telekomunikasi dinilai telah menghambat kegiatan usaha, layanan publik, hingga berpotensi menekan perekonomian warga apabila terus berulang.
Koleksi Pilihan
Kumpulan artikel pilihan oleh redaksi detikkalimantan
