.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Zulhas menyatakan pihaknya akan bersih-bersih program selama sebulan.
Dilansir detikFinance, Zulhas mengatakan telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan waktu sebulan demi memperbaiki berbagai kekurangan pada program tersebut. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/7/2026).
"Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut ada banyak hal yang akan menjadi fokus dalam bersih-bersih ini. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya. Pokoknya satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," bebernya.
Zulhas melanjutkan, timnya akan mempersiapkan langkah setelah pembersihan tersebut. Langkah-langkah ini akan dilaporkan lebih dulu ke Prabowo sebelum dieksekusi.
Sebelumnya, Prabowo disebut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi pelaksanaan Program MBG. Pembenahan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
"Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silakan ada Kemenkeu, ada BPKP, ada mana lagi tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, dilansir detikNews.
Agustina menambahkan, Prabowo juga meminta agar pelaksanaan MBG di berbagai daerah dikaji secara cermat. Salah satunya terkait biaya per porsi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Indonesia timur.
"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15 ribu? Silakan dikaji," katanya.
Dalam rapat terbatas itu, kata Agustina, disampaikan bahwa pembenahan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Prabowo meminta seluruh kebijakan diambil secara adil dan berdasarkan kajian yang matang.
"Jadi Pak Presiden tuh bener-bener ingin supaya pembenahannya pun tidak apa ya buru-buru gitu, bener-bener fair. Itu yang saya apa ya saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik," jelasnya.
Baca selengkapnya di sini.
