.webp)
Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah, menegaskan persoalan LGBT menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam upaya melindungi generasi muda. Dia menilai LGBT adalah penyakit masyarakat yang harus diperangi bersama.
Menurutnya, fenomena tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan keluarga, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar anak-anak tidak terjerumus pada perilaku yang dinilai dapat mengganggu masa depan mereka.
Pernyataan itu disampaikan Nurhidayah saat mengajak seluruh pemangku kepentingan, Forkopimda, dunia pendidikan, hingga masyarakat untuk bersama-sama memerangi berbagai penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan LGBT harus mendapat penekanan dan arahan. Diperlukan kolaborasi, kekompakan, dan kebersamaan dalam memerangi penyakit masyarakat ini," kata Nurhidayah, Senin (13/7/2026).
Menurut Nurhidayah, derasnya arus informasi di media sosial membuat anak-anak dan remaja semakin mudah mengakses berbagai konten tanpa adanya batasan usia. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembentukan karakter generasi muda.
Ia mengatakan perhatian harus diberikan sejak usia sekolah, terutama kepada pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sedang berada pada masa transisi menuju remaja. Pada fase tersebut, anak-anak dinilai sedang mencari jati diri sehingga membutuhkan pendampingan dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan.
Karena itu, Nurhidayah meminta sekolah memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang produktif sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat, sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai pengaruh negatif.
"Anak-anak muda Kobar merupakan pemegang tongkat kepemimpinan daerah di masa depan. Maka jaga pergaulan kalian, ingat orang tua dan ingat masa depan," pesannya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kobar, dr Jhonferi Sidabalok, mengatakan pemerintah mengetahui keberadaan komunitas LGBT di wilayah Kobar. Namun, aktivitas mereka berlangsung tertutup sehingga institusi pemerintah tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pembinaan maupun edukasi.
"Kalau dibilang ada, memang ada. Tetapi institusi resmi tidak bisa masuk ke dalam komunitas mereka. Penjangkauan lebih banyak dilakukan melalui KPA," kata dr Jhonferi.
Ia menjelaskan, selama ini penjangkauan lebih banyak dilakukan melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang memiliki jaringan dengan komunitas tersebut. Dinas Kesehatan kemudian memperoleh informasi berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan KPA.
Menurutnya, komunitas tersebut memiliki mekanisme internal yang cukup tertutup. Anggota yang diketahui membuka identitas atau memberikan informasi kepada pihak luar berisiko dikeluarkan dari komunitasnya. Kondisi itu membuat petugas kesehatan mengalami kesulitan melakukan pendataan maupun edukasi secara langsung.
"Akibatnya, Dinas Kesehatan lebih mengandalkan skrining terhadap kelompok berisiko, termasuk kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL), sebagai salah satu langkah deteksi dini penularan HIV," katanya.
Meski skrining dilakukan secara rutin, petugas belum dapat memetakan secara menyeluruh keberadaan maupun jaringan komunitas tersebut. Sebagian besar anggotanya memilih merahasiakan identitas dan lokasi mereka.
"Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, petugas kemudian melakukan investigasi kontak berdasarkan keterangan pasien mengenai orang-orang yang pernah melakukan kontak berisiko. Dari proses itu penelusuran kasus baru dapat dilakukan," jelas dr Jhonferi.
Namun, proses pelacakan tersebut tidak selalu berjalan optimal. Banyak individu tetap memilih menjaga kerahasiaan identitas dan lebih mempercayai sesama anggota komunitas dibandingkan memberikan informasi kepada petugas kesehatan.
Ia juga mengungkapkan adanya kecenderungan sebagian warga memilih menjalani pemeriksaan HIV di luar wilayah tempat tinggalnya. Misalnya, warga Pangkalan Bun memilih melakukan pemeriksaan di Kotawaringin Lama karena khawatir identitasnya diketahui apabila memeriksakan diri di daerah sendiri.
Menurut dr Jhonferi, kondisi tersebut semakin menyulitkan proses pelacakan kasus maupun pemetaan kelompok berisiko.
"Meski demikian, Dinas Kesehatan Kobar akan terus memperkuat skrining, edukasi, dan kolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS agar upaya pencegahan serta pengendalian HIV tetap berjalan optimal dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas setiap pasien," pungkasnya.
