.webp)
DPRD Samarinda mengusulkan rekrutmen guru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Hal ini sebagai solusi atas kekurangan lebih dari 500 tenaga pendidik di Kota Tepian.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohamad Novan Syahronny Pasie, mengatakan hingga saat ini kekurangan guru di Samarinda telah mencapai lebih dari 500 orang. Jumlah ini mencakup jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
"Totalnya per hari ini sudah 500 sekian guru, baik untuk tingkat SD maupun SMP," ujarnya kepada detikKalimantan, Senin (6/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Novan, rekrutmen tenaga non-ASN saat ini sudah tidak memungkinkan. Karena itu, Komisi IV mengusulkan agar kebutuhan guru dipenuhi melalui skema PJLP yang dibiayai melalui APBD.
"Kita mau rekrutmen non ASN kan sudah tidak bisa. Salah satu metode yang memungkinkan hanya metode PJLP ini," katanya.
Ia menilai skema tersebut juga menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru lepas. Sebab selama ini, para guru lepas menerima honor relatif kecil dari dana BOSDA maupun BOSNAS.
"Jangan sampai pendapatan mereka cuma di bawah Rp1 juta per bulan. Kasihan mereka," terangnya.
Novan menjelaskan usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Samarinda untuk dibahas dalam penyusunan APBD. Ia berharap pemerintah kota dapat mengakomodasi kebutuhan guru sekaligus memberikan penghasilan yang lebih layak.
"Melalui metode PJLP, mudah-mudahan secara kebutuhan guru bisa terpenuhi dan secara pendapatan juga lebih layak daripada melalui metode guru lepas," pungkasnya.
