Sebuah video memperlihatkan buruknya akses jalan perbatasan di wilayah Apokayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, beredar luas di grup WhatsApp. Jalan berlumpur membuat mobil terjebak hingga para penumpang disebut kelaparan.
Perhatian publik tertuju pada narasi video yang direkam oleh seorang warga yang berbahasa Malaysia. Ia secara blak-blakan mengejek kualitas proyek jalan di Indonesia.
Dalam video tersebut, pria yang berprofesi sebagai sopir penyuplai sembako dari Malaysia ke Apokayan ini memperlihatkan antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat. Mereka adalah rombongan kontingen asal Apokayan yang tengah dalam perjalanan menghadiri Konferensi Wilayah (Konwil) IV Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kaltara.
Sambil menunggu air surut agar bisa melintasi jalur yang rusak parah, sang sopir melontarkan kritik pedas terhadap kontraktor jalan dan lambatnya penanganan dari pemerintah.
"Perusahaan Indon kuat tipu lah. Tengoklah anak-anak di sini sudah menangis dan menahan lapar karena seharian menunggu surutnya air. Perusahaan Indon bikin tipu-tipu masyarakat saja. Indon bikin jalan ini tidak pandai Ho, semua kendaraan nyangkut dan tidak bisa lewat," ucap pria tersebut dengan logat Melayu yang kental.
Tak hanya menyoroti jalanan yang menjadi kubangan lumpur, pria itu juga menyindir keberadaan alat berat di lokasi yang dinilainya sama sekali tidak memberikan solusi perbaikan, khususnya di titik yang dikenal warga sebagai Jembatan 35.
"Tidak ada guna alat berat itu, tarik kembali saja karena tidak ada juga yang dibuat atau yang berdampak pada jalan. Ini Jembatan 35 harus dibuat, percuma jika alat berat itu berfungsi untuk menyapu pasir saja," tambahnya kesal.
Menanggapi ramainya video ejekan tersebut, Plt Camat Kayan Hulu sekaligus Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Malinau (Kaban), Setim Ala, angkat bicara. Ia membenarkan adanya insiden warga yang terjebak, namun meluruskan duduk perkara mengenai alat berat dan status jalan yang dikritik oleh warga negeri jiran tersebut.
"Jalan yang masyarakat lalui selama ini sebenarnya adalah jalan trans nasional yang merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Malinau sudah berupaya memperbaiki semampunya menggunakan alat dari kecamatan," jelas Setim Ala kepada detikKalimantan, Rabu (24/6/2026).
(bai/bai)