.webp)
Kepala Inspektorat Kota Tarakan, Abd. Azis Hasan, menyita perhatian saat menemui massa demo dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan di depan Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (25/5/2026).
Azis melakukan sikap hormat kepada bendera Merah Putih yang dibawa mahasiswa. Namun sikapnya menuai sorakan 'pencitraan' dari para demonstran.
Pantauan detikKalimantan di lokasi, momen tersebut terjadi saat Azis diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas tuntutan massa. Sebelum mulai berbicara, ia justru menghadap ke bendera Merah Putih dan memberikan penghormatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak ini terlalu banyak pencitraan mentang-mentang banyak media di sini!" teriak salah satu demonstran di lokasi aksi.
Meski diteriaki dan diprotes, Azis bergeming dan tetap melanjutkan sikap hormatnya. Ia lantas membalas sorakan demonstran tersebut dengan santai.
"Terserah saya, saya mau hormat bendera, suka-suka saya dong," ucap Azis.
Usai merampungkan penghormatannya, barulah ia menghadap ke arah mahasiswa. "Kenapa kalau saya hormat bendera?" tambahnya sebelum mulai menanggapi orasi.
Dikonfirmasi usai menemui massa, Azis secara tegas membantah aksi hormat benderanya adalah sebuah gimmick atau sekadar cari panggung di depan kamera. Ia menyebut tindakannya murni sebagai bentuk kecintaan terhadap Tanah Air dan upaya mengingatkan pentingnya adab.
"Yang tadi, jawaban saya, itu bukan gimmick. Poinnya di situ. Itu karena saya cinta Indonesia dan saya punya adab. Kita ini bangsa Indonesia, punya nilai-nilai luhur," tegas Azis kepada detikKalimantan.
Ia mengingatkan dalam menyampaikan aspirasi, nilai-nilai budaya dan etika ketimuran tidak boleh ditinggalkan. "Salah satu cinta nasionalisme kita itu, kita memandang adat-adat kita. Kita tidak pakai adat luar negeri. Makanya saya mau ingatkan bahwa kita punya adab, yang jauh lebih bagus. Makanya kita ada hormat bendera, itu supaya mengingatkan saja," paparnya.
Azis juga merespons tuntutan utama mahasiswa yang mendesak pencopotan Lurah Kampung Enam dan Direktur PDAM Tirta Alam. Tuntutan itu merupakan buntut dari dugaan pembubaran paksa forum diskusi akademik dan nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi', serta dugaan penyebaran data pribadi pengurus HMI. Pihak Inspektorat berjanji akan mengusut kasus itu secara profesional dan meminta waktu satu pekan untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan.
"Kami merespons dan memberikan apresiasi kepada gerakan teman-teman mahasiswa. Terkait tuntutan, tadi teman-teman memberikan waktu satu minggu untuk kita memberikan informasi perkembangannya. Bukan keputusan langsung, karena tergantung semua tahapan dan temuan," kata Azis.
Sebagai aparatur negara, Azis menegaskan Pemerintah Kota Tarakan harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak bisa mencopot jabatan seseorang hanya berdasarkan asumsi atau desakan massa tanpa proses hukum yang jelas.
"Ini negara hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum. Tapi yang namanya salah itu kalau ada keputusan pengadilan yang inkrah. Kita tidak bisa tiba-tiba memberhentikan orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nanti kalau kita marah-marah ternyata dia nggak salah gimana? Jadi tetap saja kami harus periksa dulu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Tarakan memulai aksinya pada pukul 15.00 Wita di Gedung KNPI Tarakan, Jalan Sei Sesayap. Massa kemudian melakukan long march dan tiba di depan Kantor Wali Kota Tarakan pada pukul 16.39 Wita untuk menuntut keadilan atas insiden pembubaran nobar dan intimidasi terhadap aktivis.
Simak Video "Menikmati Hangatnya Kebersamaan di Desa Seputuk, Kalimantan Utara"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/des)
