Dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan setelah video pemindahan BBM dari mobil tangki Pertamina ke tangki industri viral di media sosial. Informasi di lapangan, BBM tersebut disebut berkaitan dengan anak seorang pengusaha tempat hiburan malam di Kota Pontianak.
BBM tersebut juga disebut hendak didistribusikan ke salah satu SPBU di Kabupaten Ketapang. Namun, dalam perjalanan di kawasan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, terjadi perpindahan BBM dari mobil tangki merah putih ke dua mobil tangki biru biru diduga milik perusahaan swasta.
Dalam video yang beredar, terlihat aktivitas pemindahan BBM di pinggir jalan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait identitas maupun keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus viral itu memicu kritik terhadap sistem pengawasan distribusi BBM di Kalbar. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik di Kalbar Herman Hofi Munawar menilai PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan belum serius melakukan pembenahan tata kelola distribusi BBM.
"Persoalan ini sebenarnya sederhana jika memang ada keseriusan untuk membenahi. Selama ini langkah yang diambil masih sporadis dan baru bergerak saat kasus viral," ujarnya kepada detikKalimantan, Minggu (24/5/2026).
Herman menilai akar persoalan harus dibenahi dari hulu, mulai dari kepatuhan vendor distribusi, pengawasan armada, hingga penguatan integritas internal. Menurutnya, seluruh armada distribusi BBM sebenarnya telah dilengkapi GPS dan sistem pemantauan digital. Karena itu, dugaan praktik penyimpangan di lapangan semestinya dapat dideteksi lebih awal.
"Kalau sistem monitoring berjalan optimal, deviasi rute atau aktivitas mencurigakan seharusnya bisa langsung diketahui sebelum videonya tersebar di masyarakat," katanya.
Sorotan juga diarahkan pada langkah Pertamina yang dinilai lebih bersifat reaktif ketimbang preventif. Investigasi internal baru dilakukan setelah video pemindahan BBM viral di media sosial.
Herman menegaskan kasus tersebut tidak cukup diselesaikan melalui sanksi administratif internal semata. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas eksternal diminta turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di Kalbar.
"Jika sistem digitalisasi dan pengawasan yang ada tetap gagal mencegah penyimpangan, maka yang harus diperiksa bukan hanya oknum di lapangan, tetapi juga komitmen pengawasan dan integritas sistem distribusinya," ujarnya.
Menurut Herman, kasus ini dinilai penting diusut tuntas guna menjawab keresahan publik terkait dugaan adanya kelemahan sistemis dalam distribusi BBM subsidi di Bumi Khatulistiwa.
Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas distribusi energi dan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.
Menanggapi video yang beredar di media sosial terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah Kalbar, Pertamina Patra Niaga bergerak cepat melakukan investigasi bersama pihak terkait untuk menelusuri dugaan pelanggaran tersebut.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam proses distribusi BBM, khususnya BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
"Apabila terbukti terdapat pelanggaran, awak mobil tangki (AMT) yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan perusahaan. Selain itu, Pertamina juga akan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan transportir yang menaungi kendaraan tersebut," tegas Edi.
Simak Video "Ikut Main Barongsai Seru bersama Artis di Pontianak "
[Gambas:Video 20detik] (des/des)
