Warga di sejumlah desa di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, disebut kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu terjadi karena wilayah tersebut hanya memiliki satu SPBU yang harus melayani enam desa sekaligus.
Anggota DPRD Kayong Utara Syaeful Hartadin mengatakan masyarakat dari desa-desa yang jauh harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk membeli beberapa liter BBM.
"Kalau masyarakat harus menempuh perjalanan jauh, mengantre lama, lalu pulang dengan BBM yang hampir habis di perjalanan, tentu itu tidak efektif dan sangat memberatkan warga," kata Syaeful, Minggu (24/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syaeful menjelaskan warga dari Desa Durian Sebatang maupun Sungai Sepeti harus datang ke SPBU di Desa Wonorejo untuk membeli BBM menggunakan sepeda motor. Padahal, BBM tersebut dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari hingga mendukung pekerjaan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menghambat aktivitas pertanian dan perikanan warga.
"Peralatan seperti traktor sawah atau kapal nelayan tentu tidak mungkin dibawa langsung ke SPBU untuk mengisi BBM," ujarnya.
Syaeful menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat karena antrean panjang di SPBU kerap terjadi dan berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat terkait segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM bisa menjangkau hingga desa-desa.
"Menurut saya perlu ada diskresi agar distribusi BBM bisa menjangkau sampai ke tingkat desa," tegasnya.
Syaeful mengusulkan adanya pangkalan atau titik distribusi resmi yang diberi izin khusus untuk membantu penyaluran BBM ke desa-desa yang jauh dari SPBU. Ia berharap pemerintah daerah dan Pertamina turun langsung ke lapangan agar bisa melihat kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM.
"Perlu adanya pangkalan-pangkalan yang diberi izin khusus untuk membantu penyaluran BBM hingga ke desa-desa, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU," jelasnya.
"Saya berharap pimpinan daerah dan pimpinan Pertamina turun langsung ke lapangan, sehingga dapat memahami dan melihat sendiri masalah sebenarnya," sambungnya.
(des/des)
