.webp)
Jalur kereta sepanjang 14.000 km di Pulau Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi. Berdasarkan perkiraan awal, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1.200 triliun untuk merealisasikan rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dikutip dari detikNews, AHY mengatakan penambahan jalur ini rencananya dilakukan melalui dua skema utama, yakni reaktivasi jalur-jalur kereta yang sudah tidak beroperasi maupun pembangunan jalur kereta baru.
"Kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km. Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," kata AHY dalam konferensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika kita ingin menambah, katakanlah tadi 14.000 km dalam sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun hingga 2045," tambah AHY.
AHY mengatakan penambahan jalur kereta baru akan difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.
"Kita tahu wilayah Kalimantan luas sekali dan kaya dengan sumber daya alam mineral. Termasuk menghubungkan antarprovinsi dari utara ke timur, ke selatan, ke tengah, hingga ke barat, semuanya penuh dengan potensi sumber daya alam. Nah, inilah yang saya rasa menjadi peluang yang sangat baik," paparnya.
AHY menjelaskan rencana penambahan jalur kereta hingga 14.000 km tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 20 tahun ke depan. Karena itu, diperlukan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) baru yang saat ini masih disusun.
"Sederhananya, jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60-65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan dan memenuhi target ataupun roadmap seperti itu," kata AHY.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," lanjutnya.
Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan mayoritas jalur kereta saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara di pulau besar lain seperti Sumatra dan Sulawesi jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan, infrastruktur transportasi massal ini belum tersedia sama sekali di Pulau Kalimantan.
"Dari kurang lebih 12 ribu kilometer secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. Yang aktif, yang operasional sekitar 7 ribu kilometer. Sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatra ada, tapi tentunya belum sangat terhubung," ujar AHY.
"Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja. Nah, dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," lanjutnya.
Sementara untuk sumber dana proyek multitahun ini, AHY mengatakan pemerintah akan menggunakan anggaran dari APBN dan APBD, serta pendanaan mandiri, baik dari investasi swasta maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan.
"Tentunya bukan hanya dibebankan pada APBN, tapi juga APBD karena pemerintah daerah harus terlibat langsung. Selain itu, ada juga skema kerja sama antara pemerintah dan swasta, seperti KPBU, termasuk investasi dari luar. Kita harapkan ada sumber-sumber keuangan kreatif lainnya," ujar AHY.
Namun, ia menegaskan bahwa hitungan anggaran tersebut belum bersifat final. Sebab, biaya pembangunan jalur kereta akan berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung kondisi geografis dan lingkungan setempat.
"Tapi ini belumlah hitungan final, kita masih akan menyempurnakan. Karena sekali lagi, membangun dan mengembangkan infrastruktur sangat tergantung pada kondisi geografis daerah yang akan kita kembangkan," pungkasnya.
