.webp)
Maraknya kasus kebocoran data membuat perlindungan informasi masyarakat jadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah daerah dituntut memperkuat sistem keamanan, terutama terhadap data penting milik warga.
Sekretaris Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menilai penguatan kapasitas di bidang keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini berkaitan dengan besarnya data yang dikelola pemerintah, termasuk data kependudukan.
"Pemerintah menyimpan data besar dan krusial milik masyarakat, seperti di Dukcapil. Itu harus dilindungi agar tidak terjadi kebocoran," ujarnya, Rabu (15/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Wahyuni menambahkan, peningkatan kemampuan di bidang keamanan siber menjadi langkah penting untuk mengantisipasi risiko tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjawab tantangan di era digital saat ini.
"Sekarang banyak kasus data bocor, jadi ini memang harus jadi perhatian serius," katanya.
Penguatan kapasitas itu salah satunya dilakukan melalui pelatihan keamanan siber di Korea Selatan. Kegiatan ini diikuti tiga sekda berprestasi dari berbagai daerah, termasuk Sekda Kaltim.
"Selain pembelajaran klasikal, peserta juga akan mengunjungi Korea Internet & Security Agency untuk melihat langsung sistem keamanan siber di Korea Selatan," kata Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal.
Faisal menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025. Sekda Kaltim menjadi peringkat pertama kategori provinsi, kemudian Sekda Sidoarjo meraih peringkat pertama kategori kabupaten.
"Sekda itu ibarat dirigen, jadi harus paham betul soal keamanan informasi," ujarnya.
Faisal menambahkan, ADLGA merupakan bentuk apresiasi bagi pimpinan daerah yang dinilai berhasil mendorong transformasi digital. Melalui program ini, para pemenang diberikan kesempatan meningkatkan kapasitas, khususnya di bidang keamanan siber.
"Program ini merupakan bagian dari apresiasi bagi pemenang ADLGA 2025, di mana biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh LSWare Korea, bukan dari APBD," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari sejumlah pakar keamanan siber internasional. Program ini diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan digital di daerah sekaligus meningkatkan perlindungan data masyarakat.
(des/des)
