.webp)
DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Anggota Komisi III DPRD Kalbar Usmandy,menegaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah. Di sisi lain, ruang fiskal daerah sangat terbatas.
"Harus realistis, kemampuan APBD kita terbatas, sementara tuntutan masyarakat tinggi. Pemda harus inovatif mencari sumber pembiayaan di luar APBD," kata Usmandy kepada detikKalimantan, Selasa (31/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu ini menyebut ada sejumlah skema yang bisa dimanfaatkan pemda untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek strategis.
Selain itu, pemda juga bisa memanfaatkan pinjaman daerah melalui lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Usmandy juga mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk mengakses dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Usmandy menilai optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bisa menjadi alternatif tambahan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan alokasi APBD tahunan, maka target kemantapan jalan akan sulit tercapai dalam waktu singkat.
"Kalau mengandalkan APBD saja, pembangunan akan sangat lama. Inovasi pembiayaan ini penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.
Usmandy menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di legislatif tentu mendukung langkah inovatif pemda selama sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.
