.webp)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat memicu polemik di lingkungan Sekolah Tunas Kasih, Tarakan. Sejumlah orang tua murid melayangkan protes keras lantaran pihak sekolah dianggap melakukan penolakan sepihak terhadap program tersebut tanpa melibatkan wali murid.
Judas Iskak, salah satu orang tua siswa di Tunas Kasih, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut pihak yayasan sekolah telah menutup pintu bagi program MBG tanpa pernah melakukan diskusi atau jajak pendapat dengan orang tua.
"Sekolah tidak punya hak untuk menolak. Yang punya hak menolak itu orang tua. Kalaupun mau menolak, sekolah harusnya membuat surat penolakan yang ditandatangani orang tua, bukan asal klaim sepihak," ujar Judas kepada detikKalimantan di area sekolah, Jumat (13/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Judas, MBG adalah hak anak yang tidak boleh dirampas oleh kebijakan sekolah. Ia pun menegaskan bahwa ketiga anaknya yang bersekolah di sana memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi tambahan tersebut.
"Anak saya tiga orang di Tunas Kasih. Saya punya anak yang punya hak MBG, jangan dirampas hak anak saya oleh sekolah," tegasnya.
Judas juga membantah argumen sekolah yang menyebut bahwa orang tua murid di Tunas Kasih berasal dari kalangan mampu dan tidak membutuhkan MBG.
"Banyak orang tua sebenarnya menginginkan program ini agar mereka tidak perlu repot menyiapkan bekal setiap hari," imbuhnya.
Di sisi lain, Direktur Umum Sekolah Tunas Kasih, May Grace, memberikan klarifikasi terkait sikap sekolahnya. Menurutnya, keputusan untuk tidak mengikuti program MBG didasari oleh pertimbangan kebersihan pengelolaan makanan dan keinginan untuk menjaga kualitas gizi yang sudah disiapkan mandiri oleh orang tua.
"Kami berpendapat orang tua kami masih mampu menyediakan bekal untuk anak mereka. Selain itu, yang paling berat menjadi pertimbangan kami adalah kebersihan pengelolaannya. Kami ragu dengan standar higienitas di lapangan," jelas May Grace.
Pihak sekolah juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima instruksi tertulis yang mewajibkan sekolah swasta mengikuti program tersebut. May Grace merasa pihaknya memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan internal sekolah selama tidak melanggar aturan kurikulum.
"Ini kebijakan sekolah. Kami tidak punya motivasi politik apa pun. Kami hanya ingin yang terbaik bagi kesehatan dan kenyamanan siswa," tambahnya.
