.webp)
Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memicu kritik masyarakat. Partai Golkar yang menaungi sang Gubernur mengaku telah menegurnya.
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait pengadaan mobil dinas tersebut. Kader Golkar tersebut diminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudy menjelaskan kepada Sarmuji bahwa medan perjalanan di Kaltim memang sulit dilalui dan membutuhkan jenis mesin mobil tertentu. Namun, Sarmuji mengingatkan anggaran yang diajukan juga harus diukur dengan kondisi rakyat saat ini.
"Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," ungkapnya.
Sarmuji juga menegaskan saat ini Rudy Ma'sud masih memakai mobil pribadi untuk perjalanan dinas. Golkar berharap ada keputusan yang bijak soal mobil dinas itu.
"Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Kebetulan Pak Gubernurnya memiliki kemampuan dan mau memakai mobil pribadi," kata dia.
Persoalan anggaran Rp 8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Dilansir Antara, Selasa (24/2), Sri menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
Baca artikel selengkapnya di sini.
