.webp)
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud menemui massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026) sore.
Pertemuan berlangsung terbuka di halaman kantor gubernur, di mana Rudy duduk berhadapan dan berdialog dengan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram).
Dalam kesempatan itu, Rudy menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Termasuk soal evaluasi dan pemerataan program Gratispol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buat adik-adik semua, di sini saya sampaikan menerima, menyetujui, menyepakati seluruh tuntutan aliansi, kita semuanya sepakat," ungkapnya.
Orang nomor satu di Benua Etam, julukan Provinsi Kaltim, kemudian memaparkan capaian serta mekanisme pelaksanaan program Gratispol tersebut. Menurut Rudy, program Gratispol telah menjangkau puluhan ribu penerima.
Pada 2025, sebanyak 24.000 penerima difasilitasi melalui program tersebut. Sementara itu pada 2026, jumlah penerima ditargetkan meningkat signifikan hingga 158.981 mahasiswa.
"Semua mahasiswa Kaltim yang ber-KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun bisa mendapatkan manfaat, mulai dari jenjang S1 sampai S3 tanpa batasan, jenis kelamin ataupun agama," ujarnya.
Program tersebut memang khusus diperuntukkan bagi putra-putri daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam, terutama dalam menghadapi peran strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy juga menegaskan proses seleksi dan verifikasi penerima tidak dilakukan sepihak oleh Pemprov Kaltim, melainkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Saat ini, bantuan pendidikan disalurkan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Kaltim.
"Jadi 52 universitas baik negeri maupun swasta semuanya dibayar langsung kepada kampusnya. Kampus itulah yang memberikan verifikasi," jelasnya.
Baca juga: Serba-serbi Beasiswa Gratispol Kaltim |
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi antara lain batas usia maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3. Program ini juga hanya berlaku bagi mahasiswa kelas reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif.
Terkait besaran bantuan, Rudy menjelaskan tidak semua biaya kuliah dapat ditanggung penuh karena adanya ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta perbedaan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tiap program studi.
Untuk program studi umum dengan UKT di bawah Rp 5 juta, biaya ditanggung 100 persen. Sementara untuk program teknik bantuan dibatasi hingga Rp 7 juta, dan untuk kedokteran maksimal Rp 15 juta dari total UKT yang bisa mencapai sekitar Rp 25 juta.
Menurutnya, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah, khususnya untuk mencetak tenaga kesehatan yang saat ini masih kurang di Kaltim. Rudy menambahkan, meski anggaran daerah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp 21 triliun menjadi Rp 14,25 triliun, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
"Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan, sehingga tetap kami prioritaskan," tegasnya.
(sun/des)
