.webp)
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan alasan Hari Jadi Kota Samarinda ke-358 tahun ini hanya diperingati melalui Rapat Paripurna DPRD Samarinda tanpa rangkaian seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil sebagai penerapan efisiensi anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Penjelasan tersebut disampaikan Andi Harun usai kegiatan Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPRD Samarinda dengan agenda Hari Jadi Kota Samarinda ke-358 pada Rabu (21/1/2026) tengah malam. Menurut Andi Harun, kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak pada dana transfer daerah sangat mempengaruhi struktur APBD di seluruh Indonesia, termasuk Samarinda.
"Karena turunnya sangat besar, satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah adaptasi dan mitigasi," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi menjelaskan langkah adaptasi dilakukan dengan memprioritaskan belanja pelayanan publik dan belanja operasi pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebaliknya, belanja rutin dan seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak signifikan dikurangi secara drastis.
"Belanja-belanja seremonial yang tidak berdampak langsung kita hilangkan atau minimal kita kurangi," tegasnya.
Sebagai contoh, anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Samarinda yang sebelumnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah kini dipangkas tajam. Total anggaran perjalanan dinas seluruh perangkat daerah pada 2026 hanya sekitar Rp 7 miliar.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya sekretariat kota saja bisa Rp 10 miliar lebih, sekarang seluruh OPD dari balai kota sampai perangkat daerah hanya Rp 7 miliar, itu pun terpusat dan sangat selektif," jelasnya.
Selain perjalanan dinas, anggaran makan dan minum juga dipangkas hingga sekitar 80 persen. Jika pada tahun sebelumnya belanja makan minum bisa mencapai lebih dari Rp 90 miliar, kini hanya tersisa sekitar 20 persen dan penggunaannya pun sangat selektif.
"Rapat internal pemerintah tidak perlu ada snack atau makan minum, kecuali melibatkan undangan dari luar," katanya.
Andi Harun juga menegaskan tidak ada lagi kegiatan seremonial pemerintah yang dilaksanakan di hotel. Termasuk peringatan Hari Jadi Kota Samarinda yang biasanya digelar dua kali, yakni upacara lapangan dan rapat paripurna DPRD.
"Tahun ini yang di lapangan kita hilangkan. Biasanya biaya HUT itu antara Rp1 sampai Rp1,5 miliar," ungkapnya.
Anggaran tersebut dialihkan untuk belanja pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, dana Rp 1 miliar bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi jalan sepanjang 500 hingga 600 meter.
Mantan anggota DPRD Kaltim itu menambahkan bahwa APBD Samarinda mengalami penurunan signifikan, dari Rp 5,8 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp 3 triliun lebih pada 2026.
"Artinya berkurang lebih dari Rp 1 triliun, bahkan nyaris Rp 2 triliun. Maka cara belanja kita tidak mungkin sama," ujarnya.
Ke depan, ia berharap kebijakan efisiensi ini menjadi standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Bahkan jika APBD kembali normal pada 2027, pola belanja yang hemat dan berdampak tetap akan dipertahankan.
"Kalaupun perjalanan dinas nanti naik, platform-nya tetap sama, harus berdampak. Kalau ada sisa anggaran dan menjadi Silpa, itu bisa memperkuat APBD tahun berikutnya," pungkasnya.
