.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah desa menyiapkan perahu karet sebagai peralatan dasar ketika ada banjir. Desakan ini buntut dari keterbatasan fasilitas dan peralatan kebencanaan.
Koordinator Harian UPT Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kalbar Daniel mengatakan, ketersediaan perahu karet di tingkat desa sangat penting. Terutama di wilayah yang rawan banjir dan banjir bandang. Menurut dia, banjir bandang dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respons cepat.
"Bayangkan jika banjir bandang datang mendadak, sementara di desa tersebut tidak ada satu pun perahu. Itu sangat berisiko. Minimal satu perahu karet harus tersedia dan siap digunakan," ujarnya, Rabu (14/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, dari sisi internal BPBD, jumlah personel masih tergolong minim dan tidak seluruhnya memiliki keterampilan khusus dalam evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Oleh karena itu, penanganan bencana selama ini juga melibatkan relawan, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Selain keterbatasan personel, masalah utama lainnya adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan kebencanaan.
"Perahu karet dan tenda darurat sebagai peralatan dasar masih belum mencukupi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," bebernya.
Menurut Daniel, pascapandemi COVID-19, bantuan peralatan dari pemerintah pusat semakin terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan pengadaan peralatan kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau mengandalkan bantuan dari pusat tentu terbatas. Seharusnya pengadaan peralatan dasar kebencanaan bisa diakomodir di APBD, termasuk hingga ke tingkat desa," jelasnya.
BPBD Kalbar juga menegaskan bahwa seluruh wilayah di Kalbar, baik daerah perhuluan maupun pesisir, berpotensi mengalami banjir bandang. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan infrastruktur sungai dan drainase, hingga menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan.
"Bencana itu sebenarnya bisa diantisipasi. Infrastruktur harus berfungsi baik, lingkungan dijaga, dan peralatan dasar harus tersedia. Jika semua itu siap, risiko korban dapat ditekan," pungkasnya.
(des/des)
