.webp)
Gelombang unjuk rasa di Iran terus berlanjut di tengah situasi yang semakin genting akibat penindakan aparat yang kian agresif. Bahkan tercatat sudah ada ratusan orang tewas dalam insiden ini.
Protes digaungkan akibat krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada akhir Desember 2025. Pemerintah dianggap gagal menangani krisis, ditambah lagi tindakan aparat yang respresif.
Pemerintah merespons protes ini dengan memutus akses internet dan memblokir jaringan telepon, yang menyulitkan jurnalis serta aktivis HAM untuk memantau kondisi lapangan secara menyeluruh. Meskipun risiko keamanan sangat tinggi, semangat para demonstran dilaporkan tidak surut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rezim sedang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, tapi rakyat Iran juga sedang berjuang," kata aktivis Jerman-Iran Daniela Sepheri kepada DW, dikutip detikNews.
Laporan dari aktivis menyoroti brutalitas aparat keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan keamanan dituduh menargetkan pengunjuk rasa secara langsung dan bahkan berupaya masuk ke rumah sakit untuk menculik korban yang sedang dirawat.
"Kami hanya bisa memperkirakan bahwa dalam dua atau tiga hari terakhir saja, mungkin sudah ada ribuan orang yang dibunuh," lanjut Sepheri.
Kesenjangan sosial yang melebar, di mana kelas menengah kian menghilang sementara kaum elite semakin kaya, menjadi konteks sosial yang memperparah kemarahan publik. Diperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai ribuan dalam beberapa hari terakhir, namun angka pastinya sulit diverifikasi karena minimnya akses informasi.
Korban Mencapai 544 Jiwa
Data yang dihimpun oleh Human Rights Activists News Agency (HRANA) mencatat bahwa sedikitnya 544 orang telah tewas, yang terdiri dari 496 demonstran dan 48 anggota pasukan keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang telah ditahan oleh pihak berwenang.
HRANA menyatakan data ini diperoleh melalui verifikasi silang dari jaringan aktivis, meski mereka meyakini angka sebenarnya masih akan bertambah karena pemerintah Iran belum merilis data resmi korban jiwa.
Merespons krisis ini, pemerintah Iran menuding kerusuhan tersebut dipicu oleh intervensi asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel. Pihak otoritas menyebut peristiwa ini sebagai pertempuran perlawanan nasional dan memberikan gelar martir kepada aparat yang tewas, serta menetapkan tiga hari berkabung nasional.
Sebagai langkah tandingan, Presiden Masoud Pezeshkian mengumumkan rencana mobilisasi massa melalui pawai perlawanan nasional.
