.webp)
Rentetan kecelakaan air di jalur Sungai Bahau, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), memicu desakan serius dari otoritas setempat. Camat Pujungan, Muling Lengkan, meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembukaan akses jalan darat demi keamanan warga.
Hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pujungan setelah musibah perahu mundur kembali terjadi di Jeram Baru pada Rabu (7/1/2026). Peristiwa tersebut nyaris memakan korban jiwa setelah sebuah longboat mati mesin dan dihantam arus deras.
"Kami menyampaikan aspirasi masyarakat. Kondisi alam ini membuat alur sungai berubah terus, apalagi musim hujan. Masyarakat sangat menginginkan upaya pemerintah pusat untuk membangun jalan atau akses darat. Itu yang paling utama," tegas Muling Lengkan kepada detikKalimantan, Rabu (7/1/2026) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Muling, tantangan transportasi sungai di wilayahnya semakin berat sejak munculnya titik jeram baru pada Juni 2025. Jeram ini dinilai lebih berbahaya dibandingkan titik-titik sebelumnya karena arusnya yang tidak menentu.
"Jeram ini baru muncul bulan Juni tahun lalu. Ini memang sangat parah. Mau air kecil atau air besar, kondisinya tetap membahayakan bagi motoris perahu," jelasnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya telah berupaya melakukan mitigasi fisik. Tercatat pada September dan Oktober 2025, Pemda melakukan aksi pengeboman batuan di jeram tersebut untuk menjinakkan arus. Namun, upaya tersebut dirasa belum maksimal memberikan rasa aman bagi warga.
"Pengeboman sudah dilakukan dua kali tahun lalu, tapi karena ini faktor alam, perubahan alurnya tetap terjadi. Solusi jangka panjang yang diinginkan masyarakat adalah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jalur sungai," tambahnya.
Saat ini, warga Kecamatan Pujung dan Bahau Hulu berada dalam posisi jalur sungai berisiko kecelakaan,sementara jalur udara sangat terbatas. Muling mengungkapkan, warga harus berebut tiket pesawat subsidi yang frekuensinya hanya 1-2 kali seminggu.
"Pesawat hanya muat 6-7 orang. Tidak cukup melayani masyarakat. Kami bahkan sampai harus mengundi KTP warga untuk menentukan siapa yang bisa terbang. Kondisinya sudah seperti di Krayan," kata Muling.
Secara teknis, Muling menyebutkan bahwa badan jalan dari Desa Kemuat sebenarnya sudah ada, namun belum bisa dilalui kendaraan. Ia juga menyinggung adanya bekas jalur mobilisasi perusahaan kayu (KPB) di daerah Lejau yang bisa ditingkatkan menjadi akses publik.
"Badan jalan sebenarnya sudah ada, tapi belum fungsional. Kami berharap sentuhan dari pemerintah pusat agar jalan ini ditingkatkan. Masyarakat sudah trauma, jangan sampai ada lagi kehilangan nyawa dan harta benda di jeram," pungkasnya.
