Seleksi CPNS Dibuka Lagi 2026? Ini Penjelasan Menteri PANRB

Nasional

Seleksi CPNS Dibuka Lagi 2026? Ini Penjelasan Menteri PANRB

Retno Ayuningrum - detikKalimantan
Kamis, 11 Des 2025 16:30 WIB
MenPAN-RB Rini Widyantini
Menteri PANRB Rini Widyantini. Foto: KemenPAN-RB
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi penjelasan terkait kabar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terus dinanti oleh para pencari kerja. Tidak ada rekrutmen CPNS pada 2025, sehingga publik bertanya-tanya apakah rekrutmen akan kembali dibuka pada 2026.

Mengutip detikFinance, Rini mengatakan telah meminta pemetaan kebutuhan pegawai di kementerian/lembaga (K/L). Kebutuhan harus disesuaikan dengan strategi K/L untuk beberapa tahun ke depan. Apabila ada rekrutmen kembali, Kemen PANRB akan fokus pada regenerasi ASN.

"Saya sudah meminta mereka (kementerian) untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi lima tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu," kata Rini di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis (11/12/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk saat ini, Kemen PANRB masih menyelesaikan pekerjaan rumah dari seleksi sebelumnya, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Masih banyak ASN yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari instansi, yang seharusnya diselesaikan pada Oktober 2025 lalu.

"Kan kemarin targetnya tanggal Oktober, dan itu banyak pemerintah yang belum menetapkan SK-nya. Khusus untuk yang paruh waktu maupun PPPK gitu," ujarnya.

Sebelumnya pada September lalu, Rini juga sempat menyampaikan bahwa Kementerian PANRB masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembukaan Seleksi CPNS 2026. Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Kementerian PANRB mulai menghitung kebutuhan pegawai pemerintah sesuai permintaan masing-masing K/L.

"Kita lihat dulu, belum ada arahan dari bapak presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan, ini sudah kemarin kan yang 2024," katanya, Rabu (10/9/2025).

Artikel ini telah tayang di detikFinance.



(des/des)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads