.webp)
Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) ada 47 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Melihat kondisi ini, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo meminta langsung kepada pemerintah pusat dan jajaran terkait untuk memenuhi kewajiban mempercepat pembangunan jaringan listrik.
Permintaan ini disampaikan Alex secara langsung melalui unggahan video yang viral di pelbagai platform media sosial. Dalam video tersebut Alex meminta agar pemerintah pusat untuk memperhatikan dan peduli terhadap Kabupaten Ketapang.
"Harapan kita bisa PT PLN, Kementerian BUMN, dan ESDM dapat memberikan intervensi kebijakan agar daerah-daerah kita di Ketapang bisa diprioritaskan. Karena ada 47 desa belum teraliri listrik oleh negara," kata Alex dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alex mengatakan pemerintah daerah tidak bisa membangun jaringan listrik karena terkendala kewenangan. Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan bersama stakeholder di Ketapang maupun tingkar provinsi, ditetapkan sasaran agar seluruh desa di Ketapang dapat menikmati akses listrik dalam empat tahun ke depan.
"Kami memohon dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik desa agar target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai," kata Alex menjelaskan poin dalam surat tersebut.
Untuk diketahui, 47 desa yang belum berlistrik tersebar di sejumlah kecamatan. Yakni Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Jelai Hulu, Manis Mata, dan Kendawangan.
Beberapa desa tercatat sudah masuk progres program Listrik Desa (Lisdes) 2025, namun sebagian lainnya masih belum mendapatkan akses listrik sama sekali.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Ketapang Ibrani menjelaskan pembangunan jaringan listrik desa di Ketapang bukan kewenangan unitnya melainkan berada di bawah tanggung jawab PLN UP2K Khatulistiwa yang berkedudukan di Kubu Raya.
Ia menerangkan mekanisme pendanaan pembangunan jaringan listrik desa berasal dari negara. Sementara pelaksana teknis pembangunan berada di PLN UP2K Khatulistiwa, bukan PLN UP3 Ketapang maupun pemda. Ia juga membenarkan sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara Pemkab Ketapang, PLN UID Kalbar, PLN UP2K Khatulistiwa, dan PLN UP3 Ketapang. Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan road map pengembangan kelistrikan untuk desa-desa yang belum berlistrik tersebut hingga tahun 2029.
"Untuk informasi detail mengenai jadwal pembangunan dan progres jaringan listrik desa berada di PLN UP2K Khatulistiwa. PLN UP3 Ketapang siap menjembatani dan memfasilitasi komunikasi apabila diperlukan," katanya.
Simak Video "Video: Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang Menuju Bali Masih Ramai"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
