Ketua DPRD Kalsel Muncul, Audiensi Mahasiswa Berakhir Damai

Pada aksi kedua yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mahasiswa berhasil duduk di dalam Rumah Banjar. Audiensi antara mahasiswa dan wakil rakyat pun berjalan damai.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang sebelumnya dikabarkan umrah, akhirnya muncul dan menerima audiensi demonstran. Mahasiswa yang telah menunggu, kemudian beraudiensi di dalam gedung.

Tiga tuntutan yang dibawa mahasiswa didengar dan dicatat oleh para wakil rakyat. Terlihat hadir di dalam ruangan ada Supian HK, Wakil Ketua DPRD Muhammad Alpiya Rakhman, Ketua Komisi III HM Rosehan dan yang lainnya.

"Ini silakan sampaikan tuntutan adik-adik secara bergantian, kami catat agar tidak lupa," ujar Supian HK mengawali audiensi di ruang Paripurna, Rabu (26/11/2025).

Tuntutan pertama ialah penolakan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional. Isu ini terus diangkat mengingat adanya usulan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menjadikan Meratus sebagai Taman Nasional.

Ketua BEM Uniska Banjarmasin Muhammad Anzari meminta pengawasan dari DPRD Kalsel terhadap penolakan penetapan tersebut.

"Kami minta DPRD monitoring terhadap penolakan pembangunan Taman Nasional Meratus," tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak turut disampaikan. Pasalnya, kelangkaan bahan bakar beberapa waktu terakhir dinilai cukup menyulitkan masyarakat.

Disampaikan perwakilan lainnya, isu mengenai aktivitas tambang yang mengganggu warga setempat juga disebut. Pasalnya, dikatakan perwakilan mahasiswa ada tiga daerah yang turut merasakan hal serupa, yakni Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tabalong.

Terakhir, isu dari penetapan KUHAP yang baru saja disahkan turut menjadi poin penting dalam audiensi. Menurut Ketua Dema UIN Antasari Yazid ada beberapa pasal di dalam KUHAP yang bermasalah.

Ia mendesak agar DPRD Kalsel bisa menyampikan hal itu ke DPR RI serta pemerintah pusat untuk pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

"Kami mendesak DPRD Kalsel menyatakan sikap kritis kepada DPR RI dan pemerintah pusat terkait pasal bermasalah dalam KUHAP," tegasnya.

Seluruh tuntutan pun diterima oleh Supian HK dan jajaran. Pembacaan nota kesepakatan penolakan penetapan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional menjadi penutup audiensi.